Dengan demikian, Nurul mengatakan ke depannya pemerintah bakal mengombinasikan peran antara dunia riset untuk bertemu dengan industri yang difasilitasi oleh pemerintah.
“Triplehelix antara pemerintah, lembaga pendidikan atau research center, dan juga industri, itu harus ada irisannya ketemu di tengah-tengah,” ujarnya.
Sudah Ada Investor Australia
Selain itu, Nurul mengatakan saat ini juga terdapat penambang asal Australia yang sudah menanamkan investasi di Indonesia, meski tidak menjelaskan nama perusahaan tersebut.
“Sebenarnya yang eksisting juga dari Australia sudah ada. Pada saat dia menambang, dia sudah memperhatikan faktor sustainability. Jadi, green mining-nya sudah mereka terapkan,” ujarnya.
Adapun, saat ini setidaknya terdapat penambang asal Australia di Indonesia yakni Nickel Industries Ltd, di mana Tsingshan Holding Group Co menjadi pemegang saham terbesar.
Dilansir melalui situs resmi, Nickel Industries Ltd menyatakan bahwa operasinya mencakup seluruh proyek pertambangan, smelter berbasis rotary kiln electric furnace (RKEF) dan high pressure acid leaching (HPAL) di Indonesia.
Dengan demikian, Nurul mengatakan, penambang Australia yang menanamkan investasi di Indonesia tersebut juga komplain ketika terdapat pernyataan dari Australia yang mengatakan bahwa nikel Indonesia yang tidak ‘hijau’ membanjiri dunia.
“Itu langsung dikomplain oleh investor dari Australia sendiri, karena dari Australia sudah ada investor mereka yang di Indonesia, dan mereka melakukannya memperhatikan prinsip-prinsip sustainability itu,” ujar Nurul.
Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) sebelumnya mengungkapkan BHP berpeluang untuk masuk dan melakukan investasi terhadap perusahaan tambang nikel di Indonesia, walaupun sebelumnya telah mengumumkan akan menyetop bisnis nikelnya yang merugi di Australia setidaknya hingga awal 2027.
Sekretaris Umum APNI Meidy Katrin Lengkey tidak menutup kemungkinan raksasa tambang global asal Australia tersebut bakal melakukan investasi pada pemerintahan yang akan mendatang, yakni pada masa Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2024—2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
“Kita sempat berdiskusi, tidak menutup kemungkinan, ini belum pasti ya; BHP akan masuk ke Indonesia. Kayaknya [masuk] tergantung situasi politik. Ini kita lagi menunggu regulasi apa untuk pemerintahan yang baru. Kita melihat nanti mungkin tahun depan kali ya [baru masuk],” ujar Meidy saat ditemui di Jakarta Pusat, dikutip Selasa (30/7/2024).
(dov/wdh)
