Kebijakan belanja pemerintah pusat pada bidang infrastruktur diarahkan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan ekonomi serta pemerataan pembangunan.
Sementara belanja pemerintah pusat pada bidang ketahanan pangan akan diarahkan untuk mendorong kemandirian pangan, akses pangan dan kualitas pangan.
“Kemudian juga hilirisasi untuk menciptakan nilai tambah dan memperluas kesempatan kerja masyarakat Indonesia,” tutur Rofyanto.
Kebijakan belanja pemerintah pusat yang terakhir yakni pada bidang penguatan investasi, akan diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas.
Sebagai informasi, pada pemberitaan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG) Rp71 triliun sementara akan masuk pencadangan dalam anggaran Bendahara Umum Negara (BUN).
Bendahara Negara menjelaskan bahwa anggaran tersebut sementara dimasukan dalam dana cadangan karena program Makan Bergizi Gratis belum memiliki deskripsi alokasi anggaran.
“Seperti yang saya sampaikan desain program, penjelasannya, dan bagaimana eksekusinya itu tim dari tempat Pak Prabowo menjelaskan. Tapi bagaimana itu belum masuk postur, ya kami cadangkan,” kata Sri Mulyani dalam konferensi pers, Senin (24/6/2024).
Belanja prioritas di sektor kesehatan tahun 2025 dipatok pemerintah pada rentang Rp191,5 triliun hingga Rp217,8 triliun, anggaran kesehatan tersebut tercatat mengalami kenaikan hingga Rp30,3 triliun jika dibandingkan anggaran kesehatan pada APBN 2024 sebesar Rp187,5 triliun.
(azr/lav)
