Akayla Gardner - Bloomberg News

Bloomberg, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden akan menyerukan para anggota Kongres untuk meloloskan aturan etika baru yang mengikat dan batasan masa jabatan bagi para hakim Mahkamah Agung (MA) pada Senin (29/7/2024) sebagai bagian dari proposal besar yang secara fundamental akan mengubah pengadilan tertinggi AS tersebut. 

Rencana tersebut, yang menghadapi kesulitan di Kongres, juga menyerukan sebuah amendemen konstitusional untuk memastikan bahwa para mantan presiden dapat diadili atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan selama masa jabatannya.

Hingga saat ini, Biden telah menolak seruan dari beberapa anggota Partai Demokrat untuk mengupayakan reformasi di pengadilan tinggi. Biden berencana untuk memaparkan cetak birunya dalam pidato di Perpustakaan Kepresidenan Lyndon Baines Johnson di Austin, dan menyatakan bahwa reformasi ini perlu dilakukan untuk memulihkan akuntabilitas kepresidenan dan pengadilan, demikian menurut pejabat Gedung Putih.

Presiden telah memberikan pratinjau atas dorongan tersebut dalam pidatonya di Ruang Oval minggu lalu. AS "didirikan dengan prinsip yang sederhana namun mendalam: Tidak ada seorang pun yang kebal atas hukum. Tidak presiden AS. Tidak hakim di MA," Biden berencana untuk mengatakan dalam opini pada Senin (29/7/2024), menurut kutipan yang dirilis pejabat tersebut.