Bloomberg Technoz, Jakarta - DPR meminta agar Komite Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU) yang dipimpin Menko Polhukam Mahfud MD bisa bekerja dengan konkret dan tak hanya melempar wacana berujung polemik di publik. Penanganan dan ujung penegakan hukum soal transaksi mencurigakan dengan agregat Rp 349 triliun kata anggota Komisi III DPR Benny Kabur Harman, harus jelas. Dia menduga pada akhirnya mengapa Mahfud mengeluarkan hal ini ke publik agar laporan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ditindaklanjuti dengan jelas.

Walaupun sebenarnya menurut dia, hal ini juga cermin tata kelola pemerintahan yang kurang baik sehingga harus memunculkan isu di publik.

"Andaikaita laporan PPATK disampaikan ke pak ketua komite (Mahfud MD) dan ketua komite menindaklanjuti dengan tata kelola, hemat saya masalah ini mungkin tak perlu menjadi kehebohan di publik yang tak produktif. Hanya mungkin pak ketua komite merasa mentok sehingga dipandang penting untuk ini dibuka ke publik," kata Benny dalam rapat Komisi III dengan Komite TPPU di gedung DPR, Jakarta, Selasa (11/4/2023).

Oleh karena itu dia meminta Komite TPPU dalam hal ini Menko Polhukam Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani bersungguh-sungguh dan serius dalam pengungkapan transaksi janggal. Apalagi isu ini sudah ramai di publik. Jangan sampai kata dia, publik termasuk DPR merasa kena prank atau 'dikerjai'. Benny memberi perbandingan dengan kasus Ratna Sarumpaet yang menyebut dirinya mengalami kekerasan padahal lebam di wajanya hasil operasi plastik. Benny mengaku trauma karena jadi bulan-bulanan pada saat itu karena membela dan merespons dengan cepat hoax Ratna.

"Jangan-jangan pak Mahfud sama teman-teman lagi main cilukba ini. Kita yang kena kayak siapa itu dulu, Ratna Sarumpaet itu mukanya luka kita tanggapi padahal kita di-prank. Hanya karena tanggapi aktivis yang mukanya jadi jelek karena operasi. Padahal fiktif itu dulu 5 tahun lalu," kata dia.