Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengeklaim terdapat 3 hingga 4 badan usaha dari organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan lainnya yang mengajukan pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK).

Meskipun demikian, Bahlil tidak menjelaskan dengan lengkap ihwal badan usaha dari ormas keagamaan yang mengajukan pengelolaan WIUPK yang merupakan eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) tersebut.

Saat ini, setidaknya terdapat badan usaha ormas keagamaan Islam, Nahdlatul Ulama (NU), yang telah mengajukan izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah Kalimantan Timur.

“Ada lah, ada tiga atau empat lagi yang sudah mengajukan,” ujar Bahlil saat ditemui usai konferensi pers di kantornya, Senin (29/7/2024).

Adapun, Bahlil juga menyebutkan bahwa badan usaha Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah secara resmi telah memutuskan untuk menerima kewenangan pengelolaan WIUPK.