Bloomberg Technoz, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden Terpilih Periode 2024–2029 Prabowo Subianto meminta pihaknya agar memperluas penawaran pengelolaan wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) ke badan usaha organisasi lainnya selain organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan.

Bahlil mengatakan, Prabowo meminta agar kewenangan pengelolaan WIUPK bisa diberikan kepada badan usaha dari organisasi lain yang memiliki kontribusi kepada negara yang memenuhi klasifikasinya memenuhi syarat yang ditetapkan.

“Kata Pak Prabowo ‘Jangan hanya itu Mas Bahlil, lihat juga organisasi lain yang punya kontribusi kepada negara, yang klasifikasi memenuhi syarat, ya kita kasih aja daripada kasih ke yang lain gajelas-gajelas,” ujar Bahlil dalam konferensi pers, Senin (29/7/2024).

Bahlil kembali menggarisbawahi bahwa kewenangan pengelolaan WIUPK, yang merupakan wilayah eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B), bertujuan agar badan usaha ormas keagamaan memiliki pendapatan yang sesuai aturan dan bisa digunakan untuk mendukung programnya.

“Dipakailah program ini untuk sekolah, kesehatan, fakir miskin, orang yang membutuhkan, supaya bisa membantu, merasa terbantu,” ujarnya.