Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menilai rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2025 akan menggerus ruang fiskal dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Pasalnya, alokasi belanja pegawai merupakan salah satu beban yang besar. 

“Belum ditambah belanja barang. Jadi, belanja birokrasi di APBN sangat besar,” ujar Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira, dikutip Jumat (26/7/2024).

Di saat yang sama, pemerintah juga dihadapkan dengan sejumlah program baru pada 2025, seperti makan siang gratis, food estate, hingga proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Program-program tersebut masih membutuhkan anggaran yang sangat besar. Sehingga pemerintah harus memiliki prioritas anggaran. 

Maka itu, Bhima menyarankan, jika wacana kenaikan gaji PNS tetap akan dijalankan pada tahun depan, maka sebaiknya nilai kenaikan tidak melebihi 8%. 

“Kenaikannya [gaji PNS] sebaiknya tidak lebih dari 5% sampai 8%. Artinya apa? ini untuk mengkompensasi PNS agar tidak tergerus daya belinya oleh inflasi,” kata Bhima.