Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom menilai sejumlah alasan kebijakan family office atau 'kantor keluarga' tidak cocok dilakukan di Indonesia.

Pasalnya, kebijakan yang bertujuan menarik dana dan menampung modal dari keluarga dan kelompok ultrakaya dunia ke Indonesia itu dinilai tidak memenuhi dua kriteria yakni, surga pajak dan financial hub. Hal itu akan mengurangi minat investor luar negeri. 

“Kalau Indonesia pun menarik untuk investasi, mereka kan butuh pasar keuangan yang dalam. Makanya kenapa family office itu di Singapura, Tokyo, Belanda. Itu karena produk investasinya beragam,” kata Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira saat ditemui, Kamis (25/7/2024). 

Bhima menyebut, family office di Indonesia juga riskan terhadap penggunaan data pribadi imbas petasan di Pusat Data Nasional (PDN). Peretasan tersebut menjadi catatan buruk karena data investasi seharusnya tidak boleh bocor, sementara Indonesia lemah akan hal itu. 

Family office di Indonesia, kata Bhima, sangat terburu-buru untuk dilaksanakan tanpa persiapan matang. Padahal, kondisi transisi pemerintahan saat ini sejumlah pihak seperti manajer investasi internasional mempertimbangkan risiko transisi politik sehingga investor masih banyak wait and see.