Lebih lanjut, dalam data tersebut hanya terdapat dua provinsi yang telah mencapai high income economy pada tahun 2023. Provinsi DKI Jakarta dengan PDRB per kapita sebesar US$$20,927 dan provinsi Kalimantan Timur tercatat senilai US$13,996.
Selanjutnya, terdapat 12 provinsi yang tercatat sebagai upper middle income economy. Ada 23 provinsi yang masuk dalam kategori daerah berpendapatan menengah ke bawah atau lower middle income economy.
Sementara itu, terdapat satu provinsi yang pada tahun 2023 tercatat sebagai daerah dengan pendapatan rendah atau low income economy yakni Papua Pegunungan. PDRB per kapita provinsi tersebut tercatat sebesar US$1,094.
Pada pemberitaan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengaku sedang memetakan sumber pertumbuhan ekonomi daerah untuk mengatasi permasalahan middle income trap atau jebakan kelas menengah.
“Kami akan petakan seluruh provinsi, kami lihat pendorong ekonominya seperti apa, kami lihat kesejahteraan sosialnya seperti apa, dan kami juga kejar tingkat pendidikan, dan tingkat kemiskinan,” kata Airlangga dalam acara HUT Kemenko Perekonomian di Jakarta, Kamis (25/7/2024).
Sebagai gambaran, Airlangga menyebut telah melakukan pembahasan untuk mengkonversi tugas Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi mencakup pembiayaan kakao, kelapa, dan karet.
Sebab, menurutnya potensi dari komoditas tersebut masih dapat dimaksimalkan kembali sehingga bisa menjadi mesin daya ungkit ekonomi pada daerah-daerah dengan sumber pertumbuhan komoditas tersebut.
“Nah oleh karena itu BPDP kami akan tugaskan juga untuk revitalisasi kakao, revitalisasi karet, dan juga kelapa. Sedangkan untuk industri makanan minuman, dari kelapa, aren, dan yang lain kan sangat diperlukan,” ucapnya.
Dengan demikian, nantinya Airlangga akan memaksimalkan sumber-sumber perekonomian masing-masing daerah lainnya untuk menciptakan pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.
(azr/lav)
