Industri ganja di Thailand bergerak tanpa landasan hukum setelah pemerintah dukungan militer mendekriminalisasi ganja pada Juni 2022 sebelum parlemen membuat regulasinya.
Partai Bhumijaithai yang menjanjikan legalisasi ganja sebagai janji kampanye di pemilu 2019 tidak berhasil membuat RUU usulan mereka lolos dari parlemen sebelum pemilu 2023.
Langkah dekriminalisasi ini mendorong industri ini dengan delapan ribu toko di seluruh wilayah Thailand dan juga penggunaan untuk keperluan rekreasi karena tidak ada larangan secara jelas.
UU baru tampaknya bertujuan mengatasi penggunaan ganja secara bebas dan membatasinya hanya untuk keperluan medis dan kebutuhan komersial. Secara resmi, seluruh partai di negara itu mendukung penggunaan ganja hanya untuk keperluan medis dan tanaman yang bisa meningkatkan pendapatan petani.
Masih harus dilihat apakah parlemen akan sepakat untuk meregulasi industri ini. RUU yang diajukan Cholnan dengan tegas melarang penggunaan ganja untuk keperluan rekreasi, namun RUU Bhumjaithai dikritik karena tidak mengatur perlindugan yang cukup untuk kaum muda yang ketagihan ganja.
Anutin mengatakan yakin bahwa satu UU akan bisa disetujui oleh parlemen. "Saya percaya penuh pada perdana menteri," ujarnya. "Dia sudah memberi perintah agar ini terwwujud.
(bbn)
