Di sisi lain, pemerintah juga dihadapkan dengan sejumlah program baru pada 2025, seperti makan siang gratis, food estate, hingga proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Program-program tersebut masih membutuhkan anggaran yang sangat besar. Sehingga pemerintah harus memiliki prioritas anggaran.
Kemudian, kenaikan gaji PNS jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial. Pasalnya, upah buruh di beberapa provinsi kenaikannya hanya 1,4% sejak adanya Undang-Undang Cipta Kerja.
“Jangan sampai ini menimbulkan gap antara pekerja swasta yang kenaikannya dibatasi oleh formulasi UU Cipta Kerja, sementara gaji PNS kenaikannya lebih tinggi dari 8% tadi. Jadi, memang harus ada skala prioritas untuk batasan,” tutur Bhima.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata sebelumnya mengatakan rencana tersebut akan dibicarakan dahulu. Pasalnya, istilah penyesuaian gaji bisa diartikan dalam berbagai macam bentuk definisi.
"Kan penyesuaian itu bisa banyak bentuknya. Ada yang kalau kita menaikkan gaji pokoknya bisa, menyesuaikan perbaikan tunjangan kinerjanya bisa, atau memberikan insentif lain juga bisa," ujar Isa, Senin (22/7/2024).
Dia meminta masyarakat untuk menunggu dokumen Nota Keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 yang akan dibacakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus mendatang.
"Kita tunggu 16 Agustus saja pasti disampaikan," kata Isa.
Secara rinci dijelaskan dalam dokumen KEM-PPKF 2025 bahwa, secara umum, kebijakan belanja pegawai pada 2025 konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong produktivitas.
(mfd/lav)
