Negara Asia Tenggara yang sangat bergantung pada sektor perdagangan ini sejak lama berusaha keras mengubah status mereka di AS, terutama setelah Hanoi dan Washington secara resmi memperbaiki hubungan ketika Presiden Biden berkunjung September lalu.
Juru bicara Departemen Perdagangan AS mengatakan masalah teknologi informasi akibat kekacauan CrowdStrike Holdings Inc berdampak pada "sejumlah kecil" pengisian laporan anti-dumping dan penyanggahannya, sehingga menyebabkan penundaan ini.
"Status ekonomi non-market Vietnam termasuk di dalamnya," kata jubir itu.
Vietnam mengatakan status ekonomi pasar di pasar ekspor terbesarnya ini akan membuka lebih banyak kesempatan bagi negara yang pemasukan dari sektor perdagangan berjumlah dua kali dari total produksi negara itu.
Vietnam mengajukan permintaan perubahan status itu ke Departemen Perdagangan pada 8 September 2023 dengan merujuk pada reformasi ekonomi yang telah dilakukan dalam beberapa tahun belakangan.
Di AS sendiri, rencana mengubah status Vietnam ini dikritik oleh kedua partai besar di sana.
Sentor Tom Cootn mendesak Menteri Perdagangan Gina Raimondo untuk tidak memberi status ekonomi pasar pada Vietnam dengan merujuk pada surplus perdagangan dengan AS yang mencapai lebih dari US$100 miliar.
Selain itu, dia juga merujuk pada pengendalian Pemerintah Vietnam atas "harga dan produksi melalui perusahaan milik negara atau perusahaan yang mendapat subsidi besar dari pemerintah," tulisnya dalam surat yang juga ditandatangani oleh enam senator Partai Republik dan dikirim pada 24 Juli.
Dari kubu Partai Demokrat, Senator ELizabeth Warren dan Bernie Sanders mengirim surat kepada menteri perdagangan yang mengatakan bahwa memberi status ekonomi pasar pada Vietnam akan "memperburuk distorsi perdagangan yang sekarang terjadi, menghancurkan basis manufaktur AS, mengancam lapangan pekerjaan warga AS dan juga industri. Serta memperkuat peran Vietnam sebagai penyalur barang-barang asal China yang dibuat dengan pekerja paksa."
(bbn)
