Ketujuh orang yang diberi sanksi ini terlibat dalam serangan dengan kekerasan berupa antara lain "pemukulan, kekerasan seksual, dan penyiksaan pada warga Palestina yang menyebabkan luka dan juga kematian," kata Wong dalam pernyataan tertulis.
Dia meminta Pemerintah Israel melakukan tindakan terhadap pelaku kekerasan di pemukiman yahudi dan mengurangi kegiatana pembangunan pemukiman karena hal itu "hanya mempertinggi ketegangan dan mengganggu stabilitas serta prospek solusi dua negara."
Pemerintah koalisi Israel saat ini adalah pemerintah yang paling berhaluan kanan dalam sejarah negara itu dan ketika perhatian global terpusat pada konflik di Jalur Gaza, kekerasan di Tepi Barat meningkat.
Minggu lalu, parlemen Israel meloloskan resolusi yang secara formal menyatakan penentangan pendirian negara Palestina merdeka dengan alasan hal itu akan menjadi basis kelompok-kelompok teroris.
Sanksi Australia ini dijatuhkan menyusul pengumuman Pemerintah Jepang untuk membekukan aset milik empat pemukim Yahudi di Tepi Barat.
Menteri Kabinet Jepang Yoshimasa Hayasi mengatakan pada Selasa (23/7/2024) bahwa aksi kekerasan oleh pemukim ekstremis di Tepi Barat terus meningkat sejak serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober.
Langkah kedua negara itu juga diambil setelah pada Februari Presiden AS Joe Biden mengeluarkan surat keputusan yang memperkuat kewenangan Kementerian Keuangan untuk menghukum pihak-pihak yang mengancam perdamaian dan stabilitas di Tepi Barat.
Seperti negara-negara Barat lain, dalam satu tahun terakhir terjadi perpecahan di masyarakat Australia akibat konfilk Israel- Hamas.
Pemerintah menunjuk utusan khusus untuk mengatasi perilaku anti-semitisme pada bulan ini setelah mendapat tekanan dari komunitas Yahudi Australia.
Di bulan yang sama, Fatima Payman, senator muslim asal Partai Buruh yang berkuasa, mengundurkan diri dari partai itu dan menjadi anggota senat independen sebagai protes atas kebijakan pemerintah Australia pada aksi militer Israel di Gaza.
(bbn)
