Dengan demikian, smelter-smelter yang merupakan industri padat teknologi tersebut memang tidak dapat ditransformasikan menjadi industri padat karya yang berpotensi lebih banyak menyerap tenaga kerja.
“Tetapi industri garmen juga bisa padat teknologi, karena beberapa yang terakhir kan juga menggunakan robotik. Jadi itu yang harus dipilah, tapi nggak bisa kalau industri yang padat teknologi dipadatkaryakan, nggak bisa,” ucapnya.
Dengan begitu, ia menuturkan bahwa salah satu upaya penyeimbang yang dapat dilakukan pemerintah adalah mendorong produktivitas industri padat karya, utamanya aneka industri seperti pakaian, makanan dan minuman, dan lain sebagainya.
“Ya makanya industri padat karyanya harus didorong. Aneka industri kan hampir seluruhnya padat karya,” pungkasnya.
Sebagai informasi, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), dua provinsi dengan kegiatan hilirisasi nikel masif dilakukan yaitu Sulawesi Tengah dan Maluku Utara mencetak pertumbuhan ekonomi tinggi pada 2023.
Sulawesi Tengah mencetak pertumbuhan ekonomi hingga 11,91% tahun lalu, menjadi yang tertinggi untuk wilayah Pulau Sulawesi. Sementara provinsi Maluku Utara mencetak pertumbuhan ekonomi hingga 20,49% pada 2023 lalu.
“Industri yang memang cukup besar di kedua provinsi tersebut adalah berasal dari industri olahan barang tambang terutama feronikel. Jadi, jika ditarik kesimpulan, industrialisasi atau program hilirisasi nikel memang memberikan dampak pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di sana,” kata Pelaksana Tugas Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyastuti di Jakarta, Senin (5/2/2024).
Meskipun begitu, BPS mencatat angka kemiskinan di Sulawesi Tengah saat ini terdapat 395.660 orang penduduk miskin, hanya berkurang 1,2% dalam satu dekade.
Hal yang sama juga terjadi di Maluku Utara, jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut pada 2023 tercatat sebanyak 83.800 orang. Angka penduduk miskin tersebut meningkat jika dibandingkan besaran tahun 2013 yang mencapai 83.200 orang.
Tak hanya itu, ketimpangan ekonomi juga tidak menunjukkan pemerataan. Satu dekade silam pada 2013, Rasio Gini di Maluku Utara ada di angka 0,315. Angka itu nyaris stagnan di mana pada 2023 sampai data terbaru Maret lalu, Rasio Gini provinsi ini masih di kisaran 0,300.
Rasio Gini diukur dengan ukuran 0 hingga 1 di mana semakin mendekati satu berarti tingkat ketimpangan pendapatan penduduk kian melebar atau mendekati ketimpangan sempurna. Sebaliknya, semakin mendekati angka nol maka itu berarti distribusi pendapatan semakin merata, atau mendekati pemerataan sempurna.
Rasio Gini di Maluku Utara sempat membaik pada 2022 dimana menyentuh level terendah satu dekade di angka 0,279. Namun, tahun lalu ketimpangan makin memburuk terindikasi dari kenaikan Rasio Gini pada semester 1-2023 di 0,309 dan di paruh kedua tahun lalu di 0,300.
Ketimpangan juga masih tinggi di Sulawesi Tengah dengan Rasio Gini sebesar 0,324. Angka itu memang sudah lebih baik bila dibandingkan satu dekade silam di mana pada 2013 rasio ketimpangan pendapatan Sulawesi Tengah mencapai 0,410. Namun, Rasio Gini tahun 2023 itu lebih buruk dibandingkan lima tahun sebelumnya pada 2019 di mana Rasio Gini ada di 0,304.
(azr/lav)
