Menurut Ellen, penerapan pajak karbon terhadap dua subsektor ini diharapkan dapat mencakup sekitar 71% jumlah emisi dari sektor energi —yaitu 48% dari pembangkit listrik dan 23% dari transportasi — yang juga setara dengan sekitar 39% dari total emisi Indonesia, atau 47% dari emisi Indonesia selain forest and other land use (FOLU).
Ellen menggarisbawahi Indonesia membutuhkan dukungan finansial untuk mendukung transisi energi. Dengan demikian, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang DItetapkan secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.
“Pelaksanaan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon atau NEK dilakukan melalui mekanisme perdagangan karbon, pembiayaan berbasis kinerja, dan pungutan atas karbon,” ujarnya.
Melalui skema perdagangan karbon, pemerintah telah meluncurkan sistem perdagangan emisi atau emission trading system pada sektor pembangkit listrik pada 22 Februari 2023 dengan capaian transaksi perdagangan karbon sebanyak 2,4 juta ton CO2 ekuivalen atau senilai Rp24 miliar sampai dengan Desember 2023.
Pemerintah juga telah meluncurkan bursa karbon IDX Karbon pada September 2023, di mana nilai perdagangan karbon sejak Januari 2024 sampai 30 Juni 2024 tercatat sebesar Rp5,9 miliar dengan volume perdagangan 114,5 ribu ton CO2 ekuivalen.
Dengan demikian, sejak peluncuran hingga akhir Juni 2024, nilainya telah mencapai Rp36,7 miliar dengan volume yang mencapai 608 ribu ton CO2 ekuivalen.
Untuk skema pembayaran berbasis kinerja, pemerintah Indonesia juga akan menerima dana dari skema pembayaran berbasis kinerja atau result-based payment dari berbagai program Reducing Emission form Deforestation and Forest Degradation (REDD+).
Adapun, wilayah yang akan menerima adalah Kalimantan Timur akan menerima US$110 juta untuk reduksi emisi sebanyak 20 juta ton CO2 ekuivalen dari Forest Carbon Partnership Facility atau Carbon Fund. Jambi akan menerima sebesar US$70 juta untuk reduksi emisi sebanyak 14 juta ton CO2 equivalent dari Bio Carbon Fund.
Lalu, Green Climate Fund yang akan membayar sebesar US$103,8 juta untuk reduksi emisi sebanyak 20,3 juta ton CO2 ekuivalen. Terakhir, kontribusi berbasis hasil atau result-based contribution dari Norwegia akan memberikan sebesar US$156 juta untuk reduksi emisi sebanyak 31,2 juta ton CO2 ekuivalen.
(dov/wdh)
