Gregory Korte - Bloomberg News
Bloomberg, Tim pemenangan Pemilu Donald Trump mengadukan penyerahan dana kampanye Joe Biden sebesar US$96 juta (sekira Rp1,55 triliun) ke Kamala Harris kepada Komisi Pemilu Federal karena dianggap melanggar hukum.
Dalam surat pengaduan itu, David Warrington, pengacara tim pemenangan Trunp, menyebut penyerahan dana itu "perampasan uang secara terang-terangan yang bisa menjadi sumbangan dana kampanye terbesar dan pelanggaran terbessar dalam sejarah UU Kampanye Pemilu Federal.
Sesaat setelah Biden mengumumkan pengunduran diri dari ajang Pilpres pada Minggu (21/22/2024) dan menyebut Kamala Harris sebagai penggantinya, dia mengubah nama komite kampanye itu menjadi Harris for President dan mengambil alih kendali rekening banknya.
Tim kampanye Harris mengatakan mereka berhasil mengumpulkan tambahan dana lebih dari US$100 juta sejak itu.
Pertanyaan terkait aspek hukum transfer ini adalah hal baru, tapi banyak pakar keuangan kampanye politik mengatakan hal itu kemungkinan diperbolehkan.
Steve Roberts, pengacara yang mewakili banyak kandidat politisi Partai Republuk, mengatakan argumentasi menentang langkah itu "mungkin hanya angan-angan" rekan-rekannya di partai itu.
Tim kampanye Harris sendiri mengatakan pengaduan itu tidak akan berdampak pada pengumpulan dana atau penggunaan dana kampanyenya.
"Kubu Republik mungkin cemburu karena Demokrat sekarang menjadi lebih kuat untuk mengalahkan Trump dan aliansi MAGA, tetapi klaim hukum tak berdasar--seperti langkah-langkah hukum yang mereka ajukan untuk mencoba menekan suara dan mencuri hasil Pemilu selama bertahun-tahun--hanya akan mengganggu mereka sendiri, sementara kami mencari sukarelawan, bertemu langsung dengan pemilih dan memenangkan Pilpres ini," kata Charles Kretchmer Lutvak, jubir tim kampanye Harris.
Sementara itu, satu panel Partai Demokrat akan bertemu pada Rabu (24/7/2024) untuk menyelesaikan perubahan aturan agar Harris bisa menerima nominasi partai itu sebagai calon presiden sebelum konvensi resmi di Chicago.
(bbn)
