“Kebijakan ini dapat mengurangi permintaan global terhadap baterai EV, yang menggunakan nikel sebagai salah satu komponen utama. Akibatnya, permintaan terhadap nikel Indonesia sebagai bahan baku untuk industri baterai EV dapat menurun,” ujar Meidy kepada Bloomberg Technoz, Rabu (24/7/2024).
Kedua, penurunan permintaan global terhadap nikel dapat menyebabkan penurunan harga nikel di pasar global.
Menyitir data London Metal Exchange (LME) hari ini, harga nikel makin melemah 1,04% menjadi US$16.021/ton pada penutupan perdagangan Selasa (23/7/2024). Adapun, level tersebut makin mendekati level terendah pada tahun ini yang berada di level US$15.921/ton pada 9 Februari 2024.
Menurut Meidy, hal ini bisa berdampak negatif terhadap perekonomian Indonesia, yang sangat bergantung pada ekspor mineral dan logam seperti nikel.
Sekadar catatan, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan nilai ekspor Juni 2024 tercatat US$20,84 miliar atau turun 6,65% dibanding Mei 2024 month to month (mtm). Ini terutama didorong oleh merosotnya ekspor bijih logam, terak, dan abu.
Adapun, ekspor nikel dan barang daripadanya turun 25,2%, dengan andil 0,96%.
"Penurunan nilai ekspor terutama didorong oleh ekspor nonmigas yaitu bijih logam, terak, dan abu yang turun mencapai 98,32% di mana andilnya 4,57%," kata Amalia dalam jumpa pers di kantornya, Jakarta.
Ganggu Investasi
Ketiga, investasi dan pengembangan teknologi. Meidy menilai, rencana Trump untuk mencabut ‘mandatori’ EV dapat memengaruhi keputusan perusahaan-perusahaan untuk berinvestasi dalam pengembangan teknologi dan infrastruktur yang berkaitan dengan EV dan baterai.
Dengan demikian, hal ini juga bisa memengaruhi rencana Indonesia dalam mengembangkan industri EV di dalam negeri.
Keempat, pencabutan kebijakan pro-lingkungan seperti ‘mandatori’ EV dapat memengaruhi upaya mitigasi perubahan iklim global.
“EV dianggap lebih ramah lingkungan dibandingkan kendaraan konvensional yang menggunakan bahan bakar fosil,” ujarnya.
Kelima, ketidakpastian investasi. Ketidakpastian kebijakan dapat mengganggu rencana jangka panjang perusahaan-perusahaan terkait investasi di Indonesia, terutama dalam sektor yang terkait dengan EV dan teknologi energi baru.
Namun, Meidy menggarisbawahi dampak dari perubahan rencana kebijakan EV dari Trump bergantung pada bagaimana kebijakan Pemerintah Indonesia dalam mendukung ekosistem baterai untuk EV.
Dilansir Bloomberg, Trump menggunakan pidato pencalonannya untuk mengkritik kebijakan EV Presiden petahana Joe Biden dan berjanji akan mengambil tindakan terhadap kebijakan tersebut pada hari pertamanya menjabat.
“Saya akan mengakhiri mandatori EV pada hari pertama,” kata Trump dalam pidatonya di Konvensi Nasional Partai Republikan di Milwaukee.
Langkah ini akan menghasilkan “penyelamatan industri otomotif AS dari kehancuran total, yang sedang terjadi saat ini, dan menghemat ribuan dolar per mobil bagi pelanggan AS,” katanya.
Menanggapi pernyataan tersebut, Biden dalam akun X resmi mengatakan bahwa tidak ada mandatori EV.
“Trump, tidak ada mandatori EV. Lalu, manufaktur AS berkembang pesat di bawah pemerintahan saya,” ujar Biden.
(dov/wdh)
