Dengan peran baru ini, pemimpin junta juga akan menentukan waktu pelaksanaan Pemilu. Rezim militer telah berjanji untuk mengadakan pemilihan umum lebih dari dua tahun setelah kudeta, tapi mengundurnya ke tahun 2025, dengan alasan situasi keamanan di negara tersebut.

Militer menghadapi kerugian besar dalam pertempurannya melawan tentara etnis dan kelompok-kelompok perlawanan. Mereka telah kehilangan kendali atas sebagian besar negara bagian Rakhine di bagian barat, di samping bentrokan yang sedang berlangsung di beberapa bagian negara bagian Shan yang berbatasan dengan China dan di dekat Mandalay, kota terbesar kedua di Myanmar.

(bbn)