Polemik antara Hasto dan penyidik KPK Rossa Purbo Bekti juga menjadi sorotan karena merembet hingga berbagai lembaga negara seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian (Div Propam Polri), Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Dewan Pengawas atau Dewas KPK.
KPK kembali menyeret Hasto kali ini dalam kasus korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Dalam data KPK, Hasto bersama Wakil Sekjen PDIP Yoseph Adhie masuk dalam daftar saksi yang perlu diperiksa.
Belakangan, satu lagi politikus PDIP terseret penyidikan korupsi KPK. Kali ini, Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanto Rahayu yang rumah dan kantornya digeledah KPK dalam kaitan tiga tindak pidana korupsi sekaligus di Pemerintahan Kota Semarang.
Bahkan, berdasarkan informasi yang dikumpulkan, Hevearita dan suaminya masuk dalam daftar tersangka dan pencegahan ke luar negeri.
“Kasus korupsi yang secara terus menerus menjerat partai yang sama akan memudahkan kerja penghukuman dari pemilih saat pilkada nanti,"
kata Lucius.
Di sisi lain, dia enggan berkomentar soal motif KPK tiba-tiba masif mengusut kasus korupsi berkaitan dengan pejabat PDIP. Dia menilai, pimpinan dan penyidik KPK telah menyampaikan secara terbuka pengusutan kasus-kasus tersebut murni berdasarkan motif hukum yang didasari pada alat bukti kuat.
Toh, menurut dia, KPK juga akan mampu membuktikan seluruh tuduhannya di pengadilan.
“Memang untuk mudahnya, orang yang korupsinya ditangani KPK, menuduh bahwa dirinya atau kelompoknya jadi korban politik tertentu. Akan tetapi pada saat yang sama ia tak bisa membantah bukti yang memperlihatkan keterlibatannya pada kasus korupsi,” ujar dia.
Sedikit berbeda, Direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Ujang Komarudin menilai pengusutan kasus korupsi oleh KPK terhadap pejabat PDIP tak akan berdampak signifikan pada Pilkada 2024. Menurut dia, PDIP dikenal dengan basis pendukung dan pemilih yang loyal.
Dia menilai, PDIP akan tetap mendapatkan suara signifikan pada pilkada mendantang. “Bisa berpengaruh bisa tidak, mungkin di Semarang berpengaruh [kasus Hevearita]. Di daerah lain yang PDIP nya kuat belum tentu. Itu tergantung,” kata Ujang.
(mfd/frg)
