Dia meminta masyarakat untuk menunggu dokumen Nota Keuangan dan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN) 2025 yang akan dibacakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus mendatang.
"Kita tunggu 16 Agustus saja pasti disampaikan," kata Isa.
Secara rinci dijelaskan dalam dokumen KEM-PPKF 2025 bahwa, secara umum, kebijakan belanja pegawai pada 2025 konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendorong produktivitas.
Arah kebijakan belanja pegawai tahun 2025 akan difokuskan antara lain untuk:
1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal melalui penguatan implementasi manajemen ASN, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi pengaturan waktu kerja yang fleksibel atau flexible working arrangement.
2. Meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan Gaji/Pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN.
3. Reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua Pegawai Negeri Sipil (PNS).
4. Menuntaskan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas.
(lav)
