“Kalau tidak sesuai aturan, kita masih belum setujui, [harus] sesuai aturan semua. [Jumlahnya] sudah melebihi kuota yang dibutuhkan negara,” ujar Bambang.
Di lain sisi, Asosiasi Penambang Nikel Indonesia (APNI) mengatakan jumlah RKAB nikel yang disetujui sekitar 225 juta ton. Adapun, total kebutuhannya mencapai sekitar 280 juta ton.
“Total kebutuhan 280 juta, total demand ya, makanan lokal,” ujar Sekretaris Jenderal APNI Meidy Katrin Lengkey.
Namun, Meidy selalu berdiskusi dengan Kementerian ESDM untuk menahan agar RKAB nikel Indonesia tidak melebihi permintaan dan menyebabkan kelebihan pasokan (oversupply).
Sementara itu, Kementerian Keuangan melaporkan bahwa volume produksi nikel di Indonesia mencapai 1,8 juta ton pada 2023 dan menempati posisi pertama di dunia dengan kontribusi sebesar 50% dari total produksi global.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan cadangan nikel di Indonesia mencapai sekitar 21 juta ton atau 24% dari total cadangan dunia.
“Indonesia adalah salah satu produsen nikel dan timah terbesar di dunia,” ujarnya.
(dov/wdh)
