Setiap pembicaraan tentang "identitas nasional" bagi mereka yang tinggal di negara demokrasi yang diperintah sendiri yang dianggap Beijing sebagai miliknya kemungkinan besar akan dianggap sebagai tantangan terhadap status quo.
China telah menanggapi Lai yang mulai menjabat pada Mei dengan berbagai langkah untuk meningkatkan tekanan terhadapnya, termasuk mengadakan latihan militer besar-besaran di sekitar pulau utama yang oleh AS disebut sebagai "provokasi".
Ia juga menyempurnakan undang-undang yang ditujukan untuk para pendukung kemerdekaan, menetapkan hukuman untuk pelanggaran tertentu yang berkisar dari hukuman penjara hingga hukuman mati.
Pidato Lai juga dapat mengkhawatirkan para pembuat kebijakan di Washington. Presiden Joe Biden telah membuat Beijing kesal dengan berulang kali mengatakan bahwa AS akan membantu Taiwan mempertahankan diri jika Tentara Pembebasan Rakyat menyerang. Ia juga mengatakan setelah kemenangan Pemilu Lai pada Januari bahwa AS tidak mendukung kemerdekaan Taiwan.
AS secara tradisional mengadopsi kebijakan ambiguitas strategis, mengakui klaim historis China atas kedaulatan atas Taiwan, dan hanya mempertahankan hubungan tidak resmi dengan Taipei sambil menjanjikan bantuan pertahanan.
Taiwan telah diperintah oleh pemerintah yang terpisah sejak Kuomintang kalah dalam Perang Saudara China sekitar tahun 1949 dan memiliki masyarakat yang sangat berbeda dari masyarakat di seberang selat. Orang-orang di Taiwan menikmati berbagai hak yang tidak dimiliki oleh orang-orang di China, seperti kebebasan berbicara dan hak untuk memilih dan memprotes pemerintah.
Sebuah jajak pendapat oleh National Chengchi University di Taipei yang dirilis pada Juni menunjukkan bahwa sekitar 64% responden mengidentifikasi diri mereka sebagai orang Taiwan. Angka tersebut menyamai tingkat tertinggi dalam survei yang dilakukan sejak tahun 1992. Sebanyak 30% lainnya menganggap diri mereka sebagai orang Taiwan dan orang Tionghoa, dan 2% hanya sebagai orang Tionghoa.
Survei terbaru ini menggunakan data yang dikumpulkan selama enam bulan pertama tahun ini.
KMT, yang kini menjadi partai oposisi yang menjadi mitra negosiasi pilihan Beijing karena memiliki latar belakang budaya yang sama, mengkritik pidato Lai.
Anggota parlemen dari KMT, Lo Chih-chiang, dikutip oleh media lokal mengatakan bahwa pidato tersebut berbau "ideologi dan nasionalisme" dan menjadi pertanda bahwa Lai bergerak menuju despotisme.
(bbn)
