“Siapapun dia, mau pakai baju kuning, merah, hitam, apa, tidak bisa. Mau tentara, mau polisi yang backing, tidak bisa, karena sistem. Sistem ini akan mendisiplinkan bangsa,” ujar Luhut.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kementerian Keuangan Isa Rachmatawarta mengatakan sebelumnya Simbara telah memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan negara dari batu bara, yakni pencegahan atas modus pertambangan ilegal senilai Rp3,47 triliun; tambahan penerimaan negara yang bersumber dari data analytic dan risk profiling dari pelaku usaha sebesar Rp2,53 triliun; serta penyelesaian piutang dari hasil penerapan automatic blocking system –yang juga merupakan bagian dari Simbara– sebesar Rp1,1 triliun.
Sementara itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menjelaskan pihaknya berkontribusi dalam penyediaan data badan usaha terdaftar, di mana perusahaan tambang yang membuat billing royalty pada aplikasi E-PNBP sudah terdaftar pada Minerba One Data Indonesia (MODI) dan telah memiliki persetujuan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB).
Dengan integrasi tersebut, maka dapat dipastikan hanya perusahaan tambang yang terdaftar dan memiliki RKAB yang dapat membuat billing professional, yang setelah dibayarkan akan mendapatkan nomor transaksi penerimaan negara (NTPN).
Menurut Arifin, implementasi sistem ini untuk komoditas batu bara telah mendeteksi beberapa modus berupa penggunaan NTPN yang tidak valid, penggunaan NTPN yang berkali-kali, jangka waktu penggunaan NTPN yang tidak wajar, dan penghindaran penerimaan negara bukan pajak (PNBP) berupa NTPN lokal yang digunakan untuk ekspor.
Sekadar catatan, Simbara mulai go live sejak September 2023 dan saat ini mengintegrasikan pengelolaan komoditas batubara di dalam satu ekosistem. Pada 2024, diharapkan komoditas nikel dan timah juga dapat diintegrasikan dalam Simbara.
Simbara mengintegrasikan proses mulai dari single identity dari wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, serta ekspor dan pengangkutan atau pengapalan, dan devisa hasil ekspor.
(dov/wdh)
