"Dia akan terus maju dan bergerak berdasarkan kesuksesan pemerintah Biden di sektor iklin dan energi bersih," tambah Huffman.
Sementara Harris tampaknya tidak akan melakukan perubahan besar dari arah kebijakan Biden di sektor perubahan iklim, penentangannya terhadap penggalian minyak lepas pantai dan fracking memperlihatkan dia akan bersikap keras pada industri minyak yang melawan jika terpilih sebagai presiden.
Analis dan pegiat lingkungan mengatakan pendekatan Harris terhadap pengembangan bahan bakar fosil membuatnya berada lebih ekstrim dibanding Biden, yang sempat menghentikan sementara izin operasi eksplorasi minyak lepas pantai di minggu pertama setelah dilanding tetapi tidak mewujudkan janji kampanye untuk melarang izin eksplorasi minyak dan gas baru di tanah dan perairan milik negara.
Sebagai contoh, pada 2019 Harris meminta pelarangan fracking, praktek umum di industri minyak untuk mendapatkan minyak dan gas dari formasi bebatuan padat, meski Biden tidak pernah mendukung hal ini.
Dia juga sangat kritis terhadap pengembangan eksplorasi minyak lepas pantai dengan berupaya membatasi izin eksplorasi baru di lepas pantan California ketika menjadi Jaksa Penuntut di sana, dan membawa kasus ini ke pengadilan untuk membatalkan izin pemerintah federal atas kegiatan fracking di lautan Pasifik.
Pegiat lingkungan mengatakan Harris tidak akan menyerah melawan perusahaan-perusahaan bahan bakar fosil. "Wakil Presiden Harris punya sejarah melawan perusahaan minyak besar," kata Jeff Ordower dari 350 Action.
Sebenarnya, posisi Harris sebagai Jaksa Agung California - jabatan yang dipegang selama enam tahun - memang membuatnya harus bersikap keras terhadap perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum negara bagian. Tidak ada jaminan dia akan segalak itu ketika sudah di Gedung Putih.
Meski demiian, Harris menekankan pertempurannya melawan perusahaan minyak di California itu dalam kampanye presiden 2019.
"Kamala tahu kita harus melawan perusahaan-perusahaan minyak besar untuk menang - dan itu yang dia lakukan sepanjang karirnya," tulis situs soal iklim yang dibuat kampanye pilpresnya.
Saat itu, Kamala membeberkan rencana untuk penegakan hukum lingkungan federal dan "meminta pertanggung jawaban pembuat polusi," termasuk mengarahkan Departemen Kehakiman "untuk mengatasi polusi akumulatif dan yang sudah lama terjadi."
Cakupan ini berarti membuat kebijakan agar perusahaan-perusahaan bertanggung jawab atas emisi karbondioksida yang membuat bumi semakin panas yang dikaitkan dengan pembakaran minyak dan gas.
"Kamala akan mengedepankan kesehatan masyarakat dan memaksa pembuat polusi membayar kerusakan yang merek abuat dengan menaikkan denda bagi perusahaan yang terbukti melanggar hukum federal," tulis tim pemenangannya pada 2019.
Sebagai jaksa agung California, Harris mengawasi pelanggaran lingkungan dan bergabung dengan negara bagian lain untuk mendukung kebijakan iklim pemerintah Obama. Kantornya juga menjadi bagian dari penyelidikan yang dilakukan sejumlah negara bagian terhadap dugaan Exxon Mobil Corp. membohongi masyarakat terkait perubahan iklim.
Harris mengajukan sejumlah langkah hukum terhadap perusahaan energi dan minyak untuk kasus polusi biasa, seperti kasus terhadap Southern California Gas Co. pada 2016 terkait kebocoran metan di penyimpanan Aliso Canyon.
Pada 2016, kantor Kejaksaaan Agung California pimpinan Harris memenangkan uang damai sebesar US$14 juta dari anak usaha BP Plc. terkait tuduhan mereka tidak bisa menghentikan kebocoran tanki penyimpan bensin bawah tanah di hampir 800 pompa bensin di negara bagian itu.
Di bawah kepemimpinan Harris, California mendapat uang ganti rugi dengan Phillips 66, Conoco Phillips, Chevron USA dan Chevron Stations Inc. terkait tuduhan serupa yaitu tanki penyimpan bensin yang bocor.
Pada kasus kebocoran jalur pipa dan menumpahkan sekitar 140 ribu (atau 530 ribu liter) bensin, kantor Kejaksaan Agung California mengajukan dakwaan pidana terhadap perusahaan pemilik pipa itu Plains American Pipeline LP yang berbasis di Houston.
Fokus utama Harris membuat pembuat polisi dihukum dan keadilan lingkungan membuatnya berbeda dengan Biden pada pilpres 2020.
"Secara umum dia akan melanjutkan kebijakan Joe Biden - tapi dengan tekanan pada isu-isu tersebut. Dan dia akan lebih keras," kata RL Miller dari Komite Nasional Demokrat wilayah California.
Seperti Biden, Haris juga teguh menyebut krisis iklim sebagai situasi darurat dengan mengatakan pada tahun lalu bahwa isu ini "satu dari masalah terpenting dalam kehidupan kita."
Di Senat, dia ikut mensponsiri RUU terkait Kesepakatan Baru Hijau atau Green New Deal, yang mengatur mobilisasi nasional selama 10 tahun untuk menghilangkan emisi, transisi ke tenaga listrik tanpa emisi dan mengubah sistem transportasi nasional.
Meski UU Pengurangan Inflasi yang diberlakukan oleh Biden merupakan aturan iklim paling menyeluruh, UU ini tidak seluas cakupan Green New Deal yang didukung oleh kelompok progresif Partai Demokrati itu.
Hasur juga memusatkan perhatian pada keadilan lingkungan baik sebagai jaksa agung atau ketika mewakili pemerintah di Senat AS.
Ketika menjadi jaksa agung, Harris ikut dalam tuntutan hukum yang menentang usul pembangunan gudang di wilayah Riverside karena khawatir akan lebih banyak truk diesel lalu lalang dan menyebabkan polusi komutas di sekitarnya.
Di Gedung Kongres, Harris bergabung dengan anggota Kongres Alexandria Ocasio-Cortez untuk mengajukan RUU yang akan memaksa pemerintah menilai kembali dampak RUU dan Aturan pada pekerja dan kaum miskin yang sering kali menjadi korban utama polusi.
Meski Kamala Harris mungkin membawa aksi perlawanan lebih sengit terkait energi dan lingkungan, rencana kerjanya tidak akan jauh bebeda dengan Biden yang menyebut perang terhadap perubahan iklim adalah prioritas utama pemerintahnya.
Pada akhirnya, menrut Kevin Book dari kantor konsultan ClearView Energy Partners LLC, pekerjaan utama Harris adalah menjaga agenda Biden.
Book mengatakan sementara kandidat Partai Republik Donald Trump bisa menggunakan kekuasaannya untuk mengubah kebijakan iklim pemerintah Biden, Harris bisa mengunci kebijakan itu.
"Kita bisa memperkirakan itu sebagai prioritas No. 1 di masa pemerintahan Harris - mempertahankan warisan Biden."
(bbn)
