Toh, Hasto pun menilai, PDIP sepakat dengan sejumlah pakar yang mengkritik perubahan nomenklatur Wantimpres menjadi DPA. Menurut dia, keputusan politik tersebut berpotensi membantu memory kolektif tentang lembaga yang berdiri hingga amandemen konstitusi.
"Bahwa ini bukan sekadar nama. Ketika sudah menggunakan nama dewan pertimbangan agung. Itu seluruh memori kolektif kita terhadap lembaga tersebut adalah harus dilakukan melalui amandemen konstitusi," kata dia.
"Maka suara-suara kritis tersebut didengarkan oleh penyusun undang-undang. Jangan sampai fenomena autocractic legalism dibiarkan terjadi."
DPR dan pemerintah akan melakukan revisi UU Wantimpres. Isinya, presiden terpilih memiliki keleluasaan untuk memilih sosok dan jumlah anggota DPA. Padahal, saat ini UU Wantimpres membatasi jumlah anggotanya maksimal delapan orang.
DPR mengklaim tak adanya aturan soal jumlah DPA akan mempermudah presiden untuk menyesuaikan kebutuhannya dalam pemerintahan. Akan tetapi, hal ini justru semakin menyoroti potensi gemuknya pemerintahan mendatang dalam kaitan upaya membagi jabatan bagi banyak kelompok.
(dec/frg)
