Bloomberg Technoz, Jakarta - Situs jejaring Sistem Informasi Bantuan Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Roda Dua (Sisapira) mencatat jumlah orang yang mendapatkan insentif motor listrik sejak Januari hingga 19 Juli 2024 sudah sebanyak 42.529 unit.
Jumlah tersebut sudah 85% dari alokasi awal subsidi dari pemerintah sebanyak 50.000 unit dengan alokasi anggaran pemerintah sebanyak Rp 350 miliar.
Program subsidi atau insentif ini dibuat pemerintah guna mendorong Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB). Program ini juga untuk meningkatkan efisiensi ketahanan energi, konservasi energi sektor transportasi, serta terwujudnya energi bersih, kualitas udara bersih, dan ramah lingkungan.
Mengacu data Sisapira, per 19 Juli 2024 itu, masih ada 16.383 unit yang masih dalam proses pendaftaran. Pada tahap ini, konsumen sudah memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan dan telah mendapatkan potongan harga pembelian motor listrik. Statusnya sedang menunggu penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB).
Sementara itu, dan 2.104 unit tengah diverifikasi dari sisi kesesuaian data transaksi penjualan (biodata konsumen, STNK dan TNKB). Pada tahap ini, Sisapura akan mengajukan penggantian potongan harga ke pemerintah.
Adapun kriteria masyarakat penerima bantuan ini merupakan seluruh masyarakat Indonesia yang terdaftar di data kependudukan dan diberikan untuk satu kali pembelian KBL Berbasis Baterai Roda Dua yang dilakukan oleh masyarakat dengan satu nomor induk kependudukan yang sama.
Cara Pengajuan
Sisapira adalah platform milik pemerintah yang menjadi kanal untuk menyalurkan subsidi motor listrik. Sistem ini bekerja dengan cara menyalurkan subsidi motor listrik melalui diler dan manufaktur yang ada di Indonesia.
Pada tahap pertama, konsumen menunjukkan KTP ke pihak diler yang juga sudah terdaftar di Sisapira. Setelah itu pihak diler akan melakukan cek Nomor Induk Kependudukan (NIK) di Sisapira.
Berikutnya, dilakukan pengisian data di Sisapira, mulai dari alamat, nomor telpon, STNK, nomor plat, dan foto verifikasi. Setelah itu konsumen sudah langsung dapat potongan harga dari diler yang disubsidi pemerintah. Berdasarkan Permenperin Nomor 21/2023, motor listrik di Indonesia berhak mendapatkan subsidi senilai Rp 7 juta per unit.
Sebelumnya, dalam keterangan resmi, Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan ada dua alasan kenapa kuota subsidi listrik pada 2023 tidak terpenuhi.
Pertama, penyaluran subsidi baru dimulai April 2023 dan syarat-syaratnya yang disederhanakan baru berlaku September 2023.
“Pada 19 September 2023, pemerintah mengubah syarat penerima Bantuan Pembelian KBLBB menjadi satu KTP per unit motor sehingga lebih mudah dan terbuka untuk semua kalangan. Perubahan persyaratan itu mendorong peningkatan pembelian sebesar 567%,” kata Menperin, dalam siaran pers, Senin (15/1/2024).
Kedua, berkaitan dengan kemampuan komponen baterai yang diproduksi. Hal ini karena pengisian daya yang dinilai terlalu lama membuat minat masyarakat akan motor listrik menjadi rendah. Guna mengatasi ini, Kemenperin aktif menjalin komunikasi dengan para produsen sepeda motor listrik untuk menetapkan standarisasi baterai.
“Bagi konsumen mobil dan motor listrik, salah satu yang penting kan baterai. Jadi komponen tersebut harus bisa memiliki durasi yang lama, panjang, dan baterainya harus bisa mudah di-charge. Jadi baterai itu menjadi kunci terhadap keberhasilan program mobil dan motor listrik,” kata Agus.
Menperin optimistis target program subsidi motor listrik pada tahun 2024 akan bisa tercapai, sejalan dengan mulai ramainya produk yang dipasarkan sehingga konsumen bisa memilih lebih banyak sesuai kebutuhan.
Hal senada juga diutarakan oleh Dannif Danusaputro Ketua Umum Asosiasi Ekosistem Mobilitas Listrik (AEML)). “Kita melihat tahun 2024 akan menjadi tahun momentum. Beberapa pabrik sel baterai kendaraan listrik dibangun dan diresmikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo tahun ini. Dengan produksi sel baterai di dalam negeri, kita berharap biaya pembuatan sel baterai itu dapat ditekan sehingga harga jual kendaraan listrik yang ditawarkan kepada masyarakat dapat lebih kompetitif lagi.”
(ibn/dba)
