"Jadi, maka kalau ada tender-tender (proyek) di Kementerian PUPR atau di pemerintahan, itu (mereka bersaing) akan lebih sehat. Selama ini kan tidak, antar BUMN saing-saingan," jelas dia.
Hal itu, lanjut dia, membuat perusahaan melakukan efisiensi harga, yang pada akhirnya membuat margin keuntungan semakin berkurang.
Meski demikian, pemerintah tetap menargetkan penggabungan tersebut akan tetap rampung pada tahun ini.
Menteri BUMN Erick Thohir sebelumnya juga mengatakan, proses penggabungan BUMN karya saat ini tengah menunggu hasil tinjauan ebih lanjut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Erick mengatakan, hal itu dilakukan setelah usulan merger BUMN Karya juga telah ditinjau oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. "Saya sudah kirim surat ke Pak Basuki, dan sudah dikaji oleh Menteri Keuangan. Kami menunggu prosesnya saja dari Kementerian PUPR," ujar Erick saat ditemui di Kompleks Parlemen, Rabu malam (11/7/2024).
Skema merger tersebut menyasar pada 7 BUMN Karya, yakni PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI), PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT), PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk (PTPP), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Hutama Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), dan PT Nindya Karya (Persero).
Nantinya, ketujuh BUMN tersebut akan gabung menjadi 3 holding saja. ADHI akan menjadi induk Brantas dan Nindya. Sementara itu, Waskita Karya akan dilebur dengan Hutama Karya, dan PTPP akan digabungkan dengan Wijaya Karya.
(wep)
