Bloomberg Technoz, Jakarta - Emiten BUMN PT PP Tbk (PTPP) membukukan perolehan kontrak baru Rp 4,08 triliun sepanjang kuartal pertama tahun ini. Perolehan tersebut setara sekitar 11,86% dari target tahun ini, Rp 34 triliun.
Realisasi kontrak baru tersebut juga naik 32,13% secara tahunan. "Proyek pemerintah masih mendominasi kontrak baru dengan kontribusi sebesar 64%," ujar Sekretaris Perusahaan PTPP Bakhtiyar Efendi dalam keterbukaan informasi, Senin (10/4/2023).
Penambahan kontrak baru tersebut saah satunya didapatkan dari proyek Gedung Kemensesneg Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai Rp 835 miliar, proyek East Port Lamongan Phase 1A dan 1B senilai Rp 767 miliar, dan proyek lainnya.
Bakhtiyar Efendi, Sekretaris Perusahaan PTPP mengatakan, dengan total raihan perolehan kontrak baru pada kuartal pertama tahun 2023 ini, PTPP masih optimis dapat mencapai perolehan kontrak baru sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh manajemen.
“Untuk memaksimalkan perolehan kontrak baru di tahun ini, PTPP masih akan berfokus kepada proyek-proyek strategis yang dimiliki oleh Pemerintah dan BUMN,” jelasnya.
Adapun berbagai proyek dari Pemerintah mendominasi perolehan kontrak baru PTPP dengan kontribusi mencapai 64%, disusul oleh swasta sebesar 36%, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar 12%.
Lebih detail, secara komposisi perolehan proyek tersebut terdiri dari induk sebesar 85,53% dan anak usaha sebesar 14,47%. Selanjutnya, berdasarkan lini bisnis perusahaan terdiri dari lini bisnis gedung sebesar 50%, pelabuhan sebesar 20,35%, jalan dan jembatan sebesar 17,07%, irigasi sebesar 6,04%, bendungan 3,33%, industri sebesar 2,38%, dan Minyak dan Gas (Migas) sebesar 0,83%.
“Sementara itu, dalam waktu dekat ini PTPP akan melaksanakan RUPS Tahunan yang akan diselenggarakan pada Rabu (12/4/2023). Dalam kegiatan RUPS tersebut, PTPP akan memaparkan sembilan mata acara di mana salah satu mata acara membutuhkan kuorum kehadiran pemegang saham sebesar 66,67%,” lanjutnya.
Dalam mata acara tersebut, PTPP akan melakukan pengurangan kegiatan usaha, yaitu Kode KBLI 46634 yang terdiri atas perdagangan besar semen, kapur, pasir, dan batu. Bersamaan dengan hal tersebut, PTPP juga akan efisiensi kegiatan usaha dengan Kode KBLI 46610 yang terdiri atas perdagangan bahan bakar padat, cair, gas, dan produk YBDI.
“Perubahan kegiatan usaha tersebut tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kegiatan operasional, kondisi keuangan, maupun kelangsungan usaha PTPP dimana kegiatan tersebut belum dijalankan oleh perusahaan,” tulisnya.
(fad/dhf)
