Tindakan Prabowo itu bisa dimaknai sebagai upaya mengirimkan efek gentar secara politis. Hal tersebut disampaikan peneliti utama Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (PRP-BRIN) Siti Zuhro.
"Dalam politik itu kan ada sisi melakukan political deterrence 'pamer kekuatan untuk memberikan efek gentar'. Jadi perang psikologis itu ada. Jadi menggagah-gagahi, menunjuk-nunjukkan, show off gitu," kata Siti Zuhro lewat sambungan telepon pada Senin (10/4/2023).
Oleh karena itu sekalipun yang diundang bukanlah partai yang lolos parlemen akan tetap bisa memberikan pesan bahwa Prabowo sedang menggalang kekuatan. Hal yang sama kata dia juga sama ketika Presiden Jokowi saat maju bursa pencapresan tetap menggandeng PSI sebagai koalisi. Padahal PSI pada saat itu belum masuk DPR.
"Mau tidak mau yang akan ditonjolkan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kekuasaan 'nih dukungan saya tambah nih', Dia enggak peduli mau partai desimal atau non-DPR," lanjut dia.
Menurut Siti Zuhro, dukungan politik sekalipun oleh partai gurem sangat wajar diperhitungkan. Meskipun tak membantu dalam tiket mencalonkan presiden maupun wakil presiden namun partai-partai itu tetap memiliki massa. Dalam hal ini Perindo dipertimbangkan punya massa basis nasional sementara PBB massa dengan basis agama Islam.
"Memang dalam politik selalu yang dihitung adalah dia punya umat enggak? Punya pengikut enggak? Itu yang selalu dilihat adalah pendukung. Seberapa banyak pendukung yang dia miliki. Nah tentu Perindo kan partai lama sebetulnya tapi tidak masuk-masuk. Ini juga menjadi radar jangkauan dari Gerindra atau Prabowo dalam hal ini," tutupnya.
Dihubungi terpisah, Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI) Karyono Wibowo memandang bahwa jelas open house politik yang dilakukan Prabowo adalah dalam rangka menggalang dukungan lebih luas sekaligus mendekatkan diri pada calon pemilih dari partai-partai yang diajaknya bicara. Dalam hal ini menurut dia, Prabowo ingin menunjukkan dirinya adalah sosok pemersatu yang bisa berkomunikasi dengan pihak lain sekalipun mereka tak berada di garis politik yang sama pada saat ini.
Prabowo kata dia ingin dipandang sebagai sosok yang bisa diajak bicara pihak lain sekaligus bisa menjadi sosok nomor 1 yang menyatukan perbedaan politik.
"Prabowo ingin menjadi sosok perekat dari perbedaan politik yang terjadi. Dia ingin menampilkan sebagai sosok yang nomor 1. Dia ingin menunjukkan itu," kata Karyono kepada Bloomberg Technoz.
Menurut dia, Prabowo memang berpotensi membentuk koalisi yang lebih besar dan tak berhenti hanya dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) yang sudah digagas bersama PKB. Hal ini menjadi salah satu misinya melalui berbagai pertemuan itu.
Langkah Prabowo yang kemudian mengundang elite partai-partai gurem seperti PBB dan Perindo bertemu dengannya makin menguatkan pesan bahwa memang Prabowo ingin tampil sebagai sosok pemersatu tersebut di samping penjajakan koalisi Pemilu 2024.
"Makanya yang diundang itu tidak hanya parpol di parlemen tapi juga partai yang baru lolos verifikasi sebagai peserta Pemilu 2024. Sebagai tokoh pemersatu kan dia harus merangkul semua partai politik dan semua golongan masyarakat," ujar dia.
(ezr)
