Tiga kasus korupsi tersebut berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023-2024; dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah kota Semarang; serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023-2024.
Hingga saat ini, KPK hanya mengkonfirmasi ada empat orang yang telah diajukan ke Ditjen Imigrasi untuk mendapat pencegahan ke luar negeri selama enam bulan. Dua orang berasal dari penyelenggara negara, dan dua lainnya adalah pihak swasta.
Hal ini senada dengan informasi yang Bloomberg Technoz terima bahwa empat nama tersebut adalah Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryati Rahayu; suami Hevearita, Alwi Basri; Ketua Gapensi Kota Semarang Martono; dan seorang swasta Rahmat Djangkar.
Menurut Ronny, PDIP belum menentukan sikap tentang pencalonan Hevearita pada Pilwalkot Semarang 2024. Dia mengklaim, partai berlambang kepala banteng tersebut masih menunggu perkembangan penanganan perkara di Pemkot Semarang.
"Belum ada pembahasan soal itu ya. Kita masih memantau perkembangan di lapangan," ujar dia.
Sebelumnya, Hevearita sebagai petahana dipastikan akan maju kembali pada Pilwalkot Semarang 2024. Dia telah mendaftarkan diri menjadi satu dari 18 nama yang kabarnya mau ikut kontestasi politik lewat restu PDIP.
Hevearita tercatat telah menjadi wakil wali kota bersama jagoan PDIP, Hendrar Prihadi sejak 2016. Bahkan, pasangan Hendrar-Hevearita hanya melawan kotak suara kosong karena tanpa pesaing pada Pilwalkot Semarang 2020.
Di tengah periode kedua, Hevearita diangkat menjadi pelaksana tugas Wali Kota Semarang pada 2022-2023. Hal ini terjadi usai Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Hendrar menjadi kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) pada Oktober 2022.
Hevearita kemudian menjabat sebagai wali kota Semarang definitif mulai 30 Januari 2023.
(fik/frg)
