Bloomberg Technoz, Jakarta - Ratusan mahasiswa Bangladesh yang berunjuk rasa terluka dalam bentrokan dengan kelompok-kelompok pro-partai yang berkuasa, setelah terjadi demonstrasi kampus yang menentang kuota pekerjaan di sektor publik atau PNS.
Para mahasiswa telah berdemonstrasi sejak awal Juli untuk menentang sistem kuota di mana 30 persen dari pekerjaan pemerintah dengan gaji tinggi diperuntukkan bagi keluarga mereka yang ikut bertempur dalam perang pembebasan tahun 1971 melawan Pakistan yang menghasilkan kemerdekaan Bangladesh.
Gerakan untuk mereformasi sistem ini dimulai pada tahun 2018, yang memaksa pemerintah mengeluarkan surat edaran yang membatalkan kuota tersebut, tetapi bulan lalu pengadilan tinggi membatalkannya.
Para mahasiswa telah berunjuk rasa sejak pengumuman keputusan pengadilan. Pada Senin dan Selasa pagi terjadi bentrokan dengan anggota sayap pemuda partai Liga Awami yang berkuasa. Di ibu kota Dhaka saja, setidaknya 234 orang terluka.
"Sebanyak 234 mahasiswa mendapat perawatan di rumah sakit kami setelah bentrokan mahasiswa pada Senin," kata Brigadir Jenderal Asaduzzaman, Direktur Rumah Sakit Perguruan Tinggi Kedokteran Dhaka, dilansir Arab News, Rabu (17/7/2024).
"Saat ini, enam mahasiswa yang terluka dirawat di rumah sakit kami. Kami telah mengawasi mereka karena beberapa di antara mereka mengalami luka di bagian kepala... di antara mereka yang terluka, terdapat beberapa mahasiswa dari institusi pendidikan yang berbeda, termasuk Universitas Dhaka."
Protes-protes tersebut meningkat pada Minggu, setelah Perdana Menteri Sheikh Hasina merendahkan para demonstran dengan mengatakan: "Jika cucu-cucu pejuang kemerdekaan tidak menerima tunjangan, siapa yang akan menerimanya? Cucu-cucu dari razakar?"
Kata "razakar" adalah sebuah istilah yang sangat ofensif di Bangladesh, berarti seseorang yang berkolaborasi dengan kekuatan pendudukan musuh dan merujuk pada mereka yang berkolaborasi dengan militer Pakistan selama perang tahun 1971.
"Perbandingan dengan kolaborator membuat para mahasiswa yang berunjuk rasa menjadi sangat marah. Tidak benar bahwa semua keluarga yang bukan berasal dari keluarga pejuang kemerdekaan adalah kolaborator," ujar Mohammad Nahid Islam, koordinator kelompok Students Against Discrimination, yang merupakan bagian dari aksi protes tersebut, kepada Arab News.
"Hingga minggu lalu, para mahasiswa dari 35 universitas negeri bergabung dalam aksi protes bersama kami di seluruh negeri...kini aksi tersebut telah menyebar ke hampir seluruh institusi pendidikan."
Islam mengatakan bahwa para mahasiswa tidak menuntut penghapusan sistem kuota, tetapi reformasi sistem tersebut, sehingga tetap melindungi kelompok-kelompok yang terpinggirkan, tetapi tidak secara tidak proporsional mendistribusikan pekerjaan-pekerjaan layanan publik yang memprioritaskan keturunan para pejuang 1971.
"Saat ini, generasi ketiga dari para pejuang kemerdekaan menikmati manfaat kuota, yaitu 30 persen. Kami menuntut reformasi sistem kuota, membatasinya," katanya.
"Kami menuntut reformasi dengan mencadangkan beberapa kuota untuk penduduk yang kurang mampu. Kami menuntut perekrutan tenaga kerja berdasarkan prestasi."
(red/ros)
