Dengan demikian, Tim Transisi Ekonomi Prabowo memiliki tugas untuk memikirkan bahwa biaya dari program tersebut bisa diturunkan dari Rp15.000/orang.
“[Hal] yang saya ambil sebagai hal yang penting adalah, pemikiran beliau itu adalah mendorong programnya di dalam keterbatasan itu. Di dalam keterbatasan Rp71 triliun itu. Tidak kemudian mendorong Rp71 triliun itu ke Rp200 triliun atau ke Rp300 triliun,” ujarnya.
Sebelumnya, Adik Prabowo, sekaligus konglomerat Hashim Djojohadikusumo dalam wawancara dengan Financial Times mengonfirmasi adanya rencana mengerek rasio utang Indonesia hingga 50% dari PDB pada pemerintahan baru nanti. Langkah itu akan ditempuh bersamaan dengan rencana mengerek penerimaan pajak untuk membiayai belanja negara.
Hashim bahkan menyatakan, Prabowo mengizinkan kenaikan rasio utang itu agar belanja program ambius seperti makan bergizi gratis yang menjadi andalan kampanye, bisa dibiayai. Namun, rencana kenaikan rasio utang itu diberikan dengan syarat pemerintah bisa mengerek pendapatan pajak.
(dov/lav)
