Sementara terkait dengan BBM rendah sulfur, Airlangga mengatakan, hal tersebut harus dilakukan untuk memenuhi standar emisi Euro 4. Namun, rencana tersebut belum akan dilakukan pada 17 Agustus 2024.
“Ya kalau Euro 4 itu harus rendah sulfur dan tanggalnya bukan 17 [Agustus],” ujarnya.
Sebelumnya, Jokowi membantah bahwa pemerintah bakal melakukan pembatasan terhadap BBM subsidi mulai Agustus 2024.
Menurut Jokowi, pemerintah sama sekali belum memiliki rencana untuk memperketat atau membatasi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai Agustus 2024. Dia memastikan belum pernah ada rapat kabinet membahas tentang rencana tersebut.
“Tidak, tidak, tidak, belum ada, belum ada pemikiran ke sana belum. Belum rapat juga,” ujar Jokowi dalam keterangan pers yang disiarkan secara virtual, Selasa (16/7/2024).
Sepekan terakhir, perhatian publik cukup tersita oleh desas-desus wacana pemerintah memperketat pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.
Wacana tersebut pertama kali diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Melalui unggahan pada akun Instagramnya, Luhut mengatakan penyaluran BBM subsidi bakal lebih tepat sasaran mulai 17 Agustus 2024, yang bakal mengurangi jumlah penerima yang tidak berhak.
Menurut Luhut, PT Pertamina (Persero) juga tengah menyiapkan upaya agar penyaluran BBM subsidi dapat lebih tepat sasaran.
“Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, nah itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan itu. Kita berharap 17 Agustus ini kita sudah mulai, di mana orang yang tidak berhak mendapatkan subsidi itu akan bisa kita kurangi,” ujar Luhut dalam unggahan di akun Instagram resmi, Selasa (9/7/2024).
(dov/ain)
