Saking seriusnya menawarkan proyek tersebut, JICA rela menggelontorkan modal sebesar US$3,5 juta pada 2014. Dana ini dipakai untuk pengerjaan studi kelayakan.
Nilai investasi kereta cepat berdasarkan hitungan Jepang mencapai US$6,2 miliar atau setara Rp91 triliun. Sekitar 75% dari nilai investasi dibiayai oleh Jepang berupa pinjaman bertenor 40 tahun dengan bunga 0,1% per tahun.
Namun pada saat usaha Jepang melobi, pemerintah China muncul dan melakukan studi kelayakan yang sama.
Dengan dukungan Menteri BUMN periode 2014-2019 Rini Soemarno, China lantas menawarkan nilai investasi lebih murah sebesar US$5,5 miliar atau setara Rp81 triliun.
Penawaran skema investasi 40% milik China, sisanya 60% merupakan kepunyaan konsorsium BUMN. Biaya sisanya berasal dari pinjaman dengan tenor 40 tahun dengan bunga 2% per tahun.
Berbeda dengan tawaran Jepang, China menjamin pembangunan proyek itu tidak akan menguras Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia.
Tawaran China itu lantas diterima pemerintah Indonesia yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 107 Tahun 2015.
Uraian lengkap Perpres Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat dapat Anda cek di sini.
Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung pun dimulai pada 2016 dengan target selesai pada tahun 2018, sehingga bisa mulai beroperasi pada 2019. Faktanya, kereta cepat resmi beroperasi pada 2 Oktober 2023.
Tahun 2016 Rini menyebut APBN tak bisa dibebani lagi untuk membangun Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Sebab, dana APBN telah difokuskan untuk membangun infrastruktur di luar pulau jawa.
Dengan skema yang ditawarkan China, seluruh pendanaan bersifat komersil dari investor. Pemerintah tidak memberikan jaminan untuk proyek ini. China juga bersedia untuk menggarapnya dengan skema business to business (b2b).
Proyek kereta cepat pun akhirnya digarap oleh KCIC yang merupakan konsorsium BUMN Indonesia dan Konsorsium China Railways lewat skema b2b.
APBN Jadi Jaminan
Belakangan China menuntut berbeda. Negeri tirai bambu itu meminta proyek mendapatkan penjaminan dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), meski telah disepakati sebelumnya adanya kesepakatan kredit modal investasi.
Menteri Keuangan Sri Mulyani kemudian mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 89/2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Penjaminan Pemerintah untuk Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
Permenkeu tersebut ditetapkan pada 31 Agustus dan efektif berlaku 11 September 2023. Dalam beleid diatur penjaminan pemerintah yang dimaksud adalah penjaminan yang diberikan untuk dan atas nama pemerintah oleh menteri keuangan, baik secara langsung atau secara bersama dengan badan usaha penjaminan infrastruktur yang ditunjuk, sebagai penjamin atas pemenuhan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan dalam rangka percepatan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Dalam pasal 2 disebutkan, penjaminan pemerintah untuk percepatan proyek disediakan dalam rangka memperoleh pendanaan atas kenaikan dan/atau perubahan biaya (cost overrun) sesuai dengan hasil keputusan Komite.
Berikutnya, penjaminan diberikan dengan mempertimbangkan prinsip kemampuan keuangan negara, kesinambungan fiskal dan pengelolaan risiko fiskal.
Pada April 2023 pemerintah meneken kesepakatan pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebesar US$1,2 miliar, setara Rp17,9 triliun. Alhasil, total biaya proyek tersebut mencapai US$7,27 miliar.
PT KCIC menambah utang hingga US$560 juta pada China Development Bank untuk menutupi pembengkakan biaya. Bahkan, China sempat mendesak Indonesia menjadikan APBN sebagai jaminan dari pembengkakan biaya tersebut.
Sepanjang proses penawaran proposal hingga awal pembangunan kereta cepat menghasilkan pembengkakan. Ini masih ditambah kegagalan pemerintah membujuk China untuk menurunkan bunga pinjamannya dari 3,4% menjadi 2%.
Pembengkakan nilai proyek tersebut dinilai berpotensi bakal membebankan APBN. Ekonom senior Faisal Basri pernah mengungkapkan butuh waktu satu abad untuk proyek kereta cepat WHOOSH balik modal setara nilai investasi Rp114 triliun. Hitungan paling cepat pun perlu waktu sekitar 48 tahun.
Memakai asumsi harga per tiket Rp300 ribu, kata Faisal, dalam skenario kursi penumpang tiap perjalanan terisi 100% butuh waktu 48,3 tahun untuk mencapai nilai investasi proyek ini.
“Jika tempat duduk terisi 75%, maka balik modal bisa menjadi 64 tahun. Jika asumsi hanya dengan 30 trip sehari, maka bisa mencapai 77 tahun. Jika tarifnya diturunkan karena nggak laku maka menjadi 92,7 tahun,” ujar Faisal Basri Oktober tahun lalu.
Teranyar, KCIC mencatat bahwa kereta cepat WHOOSH telah mengangkut 4 juta penumpang sejak mulai beroperasi secara komersial pada 17 Oktober 2023 lalu.
General Manager Corporate Secretary PT KCIC Eva Chairunisa, Minggu (14/7/2024) mengatakan, pencapaian tersebut membuktikan tingginya kepercayaan dan antusiasme masyarakat Indonesia terhadap Kereta Cepat Jakarta Bandung selama sembilan bulan masa operasinya.
(mfd/wep)
