“Tidak, tidak ada batas-batas 17 Agustus, masih belum. Kita lagi pertajam data dulu,” kata Arifin saat ditemui di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (12/7/2024).
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) juga sempat melontarkan bantahan soal rencana pembatasan BBM Subsidi tersebut. Mereka mengacu pada rencana anggaran dari Kementerian Keuangan yang baru memasukkan pemangkasan BBM subsidi pada 2025.
Selain itu, sejumlah anggota DPR juga mengkritik pemerintah untuk berhati-hati dalam berbicara dan tak menimbulkan kegaduhan. Mereka pun menagih adanya revisi Perpres nomor 191 tahun 2014 jika pemerintah memang berniat memperketat distribusi BBM bersubsidi.
Pada 2024, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk jenis BBM tertentu atau JBT-Solar dan jenis bahan bakar khusus penugasan atau JBKP-Pertalite senilai Rp163 triliun. Sepakat dengan pemerintah, DPR pun memperkirakan 80% dari subsidi tersebut digunakan atau dinikmati kelompok masyarakat menengah ke atas.
(dov/frg)
