Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), pemanfaatan utang luar negeri terus diarahkan untuk mendukung pembiayaan sektor produktif dan prioritas. Ini di antaranya, mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, yang tercatat 21,0% dari total ULN pemerintah. Kemudian, untuk administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib, tercatat 18,7% dari total ULN pemerintah. Jasa pendidikan (16,8%), konstruksi (13,6%), serta jasa keuangan dan asuransi (9,5%).
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,99% dari total ULN pemerintah," demikian tertulis dalam keterangan BI.
Selanjutnya, ULN swasta pada Mei 2024 tercatat US$197,6 miliar atau meningkat 0,4% (yoy) dibanding Mei 2023. Perkembangan ULN tersebut terutama bersumber dari lembaga keuangan (financial corporations) yang terkontraksi sebesar 2,6% (yoy). Sementara itu, ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) tumbuh sebesar 0,1% (yoy).
Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan, jasa keuangan dan asuransi, pengadaan listrik dan gas, serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 78,9% dari total ULN swasta.
ULN swasta juga tetap didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1% terhadap total ULN swasta.
Secara struktur, rasio utang luar negeri Indonesia terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat sebesar 29,8%, serta didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 85,9% dari total utang luar negeri.
(lav)
