Bloomberg Technoz, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) ragu terhadap pernyataan Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan tentang rencana pemerintah mengetatkan pembatasan BBM bersubsidi mulai 17 Agustus 2024.

Anggota Komisi VII DPR, Mulyanto menilai, pernyataan Luhut secara jelas bertentangan dan bertolak belakang dengan laporan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Dalam rapat dengan DPR, Sri Mulyani mengatakan, pembatasan distribusi BBM bersubsidi baru akan dijalankan pada 2025. Hal ini tertuang pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2025.
 
“Wacana ini kan sudah lama berkembang, karena diketahui terjadi ketidaktepatsasaran yang memicu ketidakadilan dalam distribusi BBM bersubsidi, di mana orang kaya atau mobil mewah kedapatan masih banyak yang menggunakan BBM bersubsidi,” kata Mulyanto dikutip dari laman DPR, Jumat (12/7/2024).

Dia menilai, pernyataan Luhut nampaknya sekadar pemanasan isu atau menguji rencana kebijakan pemerintah di masyarakat. Menurut dia, rencana pembatasan pada pertengahan Agustus mendatang tidak serius.
 
Hal ini juga yang membuat politikus PKS tersebut menyentil Luhut untuk tak asal bicara ke masyarakat soal kebijakan pemerintah. Hal ini berpotensi menimbulkan kebingungan dan keresahan, terutama mayoritas masyarakat masih berupaya bangkit dari kondisi ekonomi yang sulit.  

Menurut Mulyanto, BBM bersubsidi memang ditujukan untuk masyarakat miskin dan rentan. Namun, pada pelaksanaannya, pemerintah cenderung mengambil sikap pembiaran. 

“Sementara Pertamina proaktif dengan aplikasi MyPertamina yang melakukan pembatasan penjualan BBM bersubsidi di lapangan. Padahal ini kan aksi korporasi yang tidak ada dasar hukumnya,” lanjut dia.