"Artinya kan APBN tahun ini sebenarnya dalam kondisi yang bisa dikatakan cukup berat, ini belum termasuk program Prabowo yang baru ke depan. APBN menanggung dari sisi penerimaan pajak, tidak ada windfall harga komoditas," kata Bhima kepada Bloomberg Technoz, dikutip Jumat (12/7/2024).
Tak hanya belum menerapkan windfall tax, penerimaan pajak penghasilan (PPh) badan turut menyusut karena perusahaan merosot.
Di sisi lain, kebijakan kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) dari semula 11% menjadi 12% juga dianggap menjadi beban berat bagi konsumen, khususnya kelas menengah.
"Adapula tekanan ekonomi dari sisi inflasi bahan makanan juga masih menghantui, indikator kendaraan bermotor penjualannya juga turun. Jadi ini adalah situasi global makro dan juga situasi domestik yang cukup menantang," papar Bhima.
Maka itu, dia menambahkan, kondisi ini menjadi pelajaran di masa mendatang agar level defisit anggaran sebaiknya berada di bawah angka 2,7%, bukan melebihi angka itu seperti yang sedang dirancang DPR dan pemerintah.
"APBN harus dijaga, tentunya jangan sampai pelebaran defisit APBN menjadi pembenaran untuk melakukan kenaikan harga-harga yang diatur oleh pemerintah, sehingga bisa menciptakan inflasi umum ataupun inflasi administrasi yang lebih tinggi ke depannya," tutur Bhima.
Dalam kesempatan yang sama, Bhima juga mendesak pemerintah untuk menurunkan porsi anggaran untuk program makan gratis dan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam postur APBN 2025.
Bhima mengatakan hal itu bertujuan untuk menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di hadapan para pelaku pasar, juga di tengah gejolak ekonomi global saat ini.
"Anggaran makan gratis Rp71 triliun mungkin bisa lebih turun lagi. Kemudian proyek IKN pun juga harus dilakukan rasionalisasi anggaran," ujar Bhima.
Dia juga mengimbau pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk berhati-hati dalam mengelola APBN karena kondisi fiskal sedang tidak dalam posisi yang mewah, sehingga perlu ada rasionalisasi atas program-program yang dijalankan.
(lav)
