Bloomberg Technoz, Jakarta - Kondisi keuangan negara yang berlinang utang sedang menjadi sorotan para pelaku ekonomi. Ini terutama karena keputusan pemerintah dan DPR RI yang sepakat melebarkan defisit anggaran 2024 menjadi 2,7% terhadap produk domestik bruto (PDB), dari target awal yang hanya 2,29% terhadap PDB.

Belum lagi rencana pemerintahan baru Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang berpotensi mengerek rasio utang hingga 50% terhadap PDB, dari level saat ini kurang dari 40% terhadap PDB.

Menanggapi hal itu, Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira menilai kebijakan pemerintah saat ini dan pemerintah baru menunjukkan bahwa kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) cukup berat.

Pasalnya, pemerintah menanggung beban belanja yang besar di tengah penerimaan yang minim. Hal ini salah satunya karena pemerintah tak menerapkan kebijakan windfall tax harga komoditas, sehingga tak dapat mengambil peluang dari tingginya harga komoditas beberapa waktu lalu.

Windfall tax adalah pajak tambahan yang dikenakan oleh pemerintah terhadap industri tertentu ketika kondisi ekonomi memungkinkan industri tersebut untuk memperoleh keuntungan yang lebih tinggi dari normalnya, terutama ketika kondisi perusahaan cemerlang oleh kondisi ekonomi.