Korea Utara sejak lama memandang Jepang sebagai musuh bebuyutan dan mengancam akan "menenggelamkan" negara tetangga itu "ke dalam lautan" dengan serangan bom atom.
Meski Korea Utara sering mengeluarkan retorika bernada ancaman, kekhawatiran pada kemungkinan konflik muncul awal tahun ini saat Kim mengatakan tidak lagi mendukung ide penyatuan kembali dengan Korea Selatan dengan damai dan dia memiliki hak untuk menghancurkan tetangganya itu.
Jepang, yang menjadi basis ribuan tentara AS yang bisa bergerak jika terjadi sesuai di Semenanjung Korea, bisa terseret jika terjadi konflik.
Jepang, AS, dan beberapa negara lain menuduh Kim Jong Un memasok amunisi dan rudal pada Rusia untuk membantu perang di Ukraina. Mereka mengatakan bahwa sebagai imbalannya Kim kemungkinan besar menerima bantuan untuk membangkitkan perekonomian dan membantu teknologi militer yang semakin meningkatkan ancaman Korea Utara di wilayah.
Pyongyang dan Moskow membantah tuduhan itu.
Saat ini Jepang sedang membangun kembali kekuatan pertahanannya untuk mengatasi ancaman geopolitik yang semakin besar dari negara, seperti Korea Utara.
Pemerintah Jepang mendapat persetujuan anggaran sebesar US$273 miliar untuk menambah jumlah rudal dan jet tempur dalam periode lima tahun hingga 2028.
Kajian ini juga menyebut untuk tahun fiskal sekarang anggaran pertahanan ditetapkan sebesar US$55,9 miliar atau setara dengan 1,6% dari PDB negara itu. Perdana Menteri Fumio Kishidha ingin meningkatkan rasio itu hingga 2% agar sejalan dengan target NATO.
Laporan ini dirilis saat Kishida menghadiri pertemuan puncak NATO bersama dengan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol.
Awal minggu ini, Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) menawarkan sistem pertahanan udara lebih banyak bagi Ukraina setelah satu serangan udara Rusia menewaskan lebih dari 40 orang.
Kishida, yang popularitasnya tetap rendah, bisa menghadapi penentangan besar terkait rencana menaikkan pajak untuk membiayai sektor pertahanan setelah terjadi serangkaian skandal di Jepang.
Kementerian Pertahanan sedang menyelidiki transasi palsu Kawasaki Heavy Industries terkait perbaikan kapal selam serta masalah dana yang digunakan untuk pembelian di luar keperluan dan juga sebagai hadiah.
Sementara itu, Jepang berniat menyederhanakan pembelian senjata agar lebih efisien dan meneliti pengeluaran di tengah inflasi dan pelemahan mata uang yen.
(bbn)
