Hal ini terjadi karena pemerintah memberikan syarat kepada PTFI untuk membangun pabrik pemurnian atau smelter katoda tembaga di Manyar, Gresik, Jawa Timur.
Penyelesaian smelter tersebut juga sempat terhambat karena adanya pandemi Covid-19. Pembangunan ini dimulai sejak 2021 dan baru beroperasi pada akhir Juni kemarin.
Sekadar catatan, smelter tersebut dalam kapasitas penuh bakal memiliki kemampuan untuk mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga yang bakal menghasilkan 600—700 ton katoda tembaga.
Selain itu, fasilitas precious metal refinery (PMR) juga akan memurnikan lumpur anoda menjadi emas batangan hingga 60 ton.
“Supaya apa? Ini pendapatannya untuk negara kita. Jangan kita di-abu leke. Abu leke itu mirip-mirip bohong-bohong begitu. Kita tidak boleh lagi dipermainkan oleh negara luar,” ujar Bahlil.
Penyelesaian IUPK
Selanjutnya, pemerintah bakal mengurus ihwal perpanjangan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia hingga 2051 –dari yang saat ini berlaku hingga 2041 – sebelum pemerintahan Joko Widodo berakhir pada Oktober 2024 nanti.
Dengan perpanjangan tersebut, Indonesia juga bakal meningkatkan kepemilikan saham PT Freeport Indonesia (PTFI) sebesar 10% menjadi 61%.
“Nah dalam perpanjangannya nanti, akan kita urus sebelum pemerintahan selesai. Itu kita tambah saham 10%. Jadi total saham negara [di] Freeport itu sebesar 61%,” ujar Bahlil.
Bahlil juga sebelumnya memastikan proses IUPK hingga 2051 bakal rampung dengan cepat, asalkan PTFI merampungkan syarat yang ditetapkan.
Dalam kaitan itu, Bahlil menyinggung kepastian perpanjangan IUPK, dari yang saat ini berlaku hingga 2041, merupakan tindak lanjut dari penyelesaian smelter katoda tembaga baru milik PTFI di Manyar, Gresik, Jawa Timur.
“Atas dasar ini, Pak Menteri Koordinator [Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto], rasa-rasanya sih agak kurang adil kalau tidak kita memberikan perpanjangan tambahan, karena sudah bangun smelter di Gresik,” ujar Bahlil dalam agenda Peresmian Operasi Smelter Gresik, Kamis (27/6/2024).
(dov/wdh)
