Meski begitu, Edy juga turut mengapresiasi langkah pemerintah dalam langkah rencana membentuk satgas untuk memberantas impor ilegal.
Menurutnya, satgas ini merupakan sebagai langkah yang penting agar kebijakan BMAD dan bea masuk tindakan pengamanan (BMTP) atau safeguard dapat dijalankan dengan maksimal di lapangan.
"Asaki mendukung penuh langkah Bapak Mendag [Menteri Perdagangan/Zulkifli Hasan] untuk membentuk satgas impor ilegal supaya kebijakan BMAD dan BMTP bisa berjalan maksimal di lapangan," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya, Mendag Zulkifli Hasan mengatakan telah sepakat untuk membentuk satgas bersama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) untuk menindaklanjuti impor ilegal.
Zulhas -sapaan akrab Zulkifli- mengatakan satgas ini setidaknya memiliki 2 tugas. Pertama, melakukan pengecekan di lapangan tentang impor ilegal. Kedua, melakukan identifikasi apakah terdapat penyalahgunaan kode harmonized system (HS).
"Produk-produk ini HS number yang disalahgunakan itu seperti apa juga, kita akan cek juga ini bareng-bareng bikin satgas," ujar Zulhas saat ditemui di kantornya, di Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).
Awal mula pembentukan satgas ini, tutur Zulhas terjadi karena adanya perbedaan data impor antara data milik Indonesia yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) dan dari negara asal.
"Data impor kita, kalau dari luar dengan adanya data impor kita yang ada dalam negeri bedanya jauh jomplang. Jadi impor misalnya US$100 juta data kita BPS. Data dari luar bisa US$300 juta. Jadi jauh sekali," jelasnya.
Meski tak membeberkan secara lengkap mengenai perbedaan data tersebut, tetapi ia memastikan bahwa terdapat 7 komoditas yang memiliki perbedaan data paling besar.
Ketujuh komoditas tersebut adalah tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, tekstil sudah jadi lainnya dan alas kaki.
Adapun, Zulhas memastikan bahwa satgas bakal mulai bekerja secepat mungkin setelah adanya penerbitan surat keputusan (SK), meski tidak menjelaskan ihwal waktu pastinya.
(prc/wdh)
