Di sisi lain, Luhut menekankan pentingnya evaluasi peran kargo terhadap pendapatan perusahaan penerbangan, yang seringkali luput dari perhatian, yang bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan harga TBA maskapai.
Pemerintah, jelasnya, juga akan mengkaji peluang insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) untuk beberapa destinasi prioritas.
"Terhitung sejak rapat ini dilakukan, seluruh langkah tersebut di atas selanjutnya akan dikomandoi langsung oleh Komite Supervisi Harga Tiket Angkutan Penerbangan Nasional. Mereka akan mengevaluasi secara detail harga tiket pesawat setiap bulannya," jelasnya.
Pemerintah bahkan juga berencana untuk mengakselerasi kebijakan pembebasan bea masuk dan pembukaan lartas barang impor tertentu yang diperlukan untuk kebutuhan penerbangan, mengingat porsi perawatan pesawat mencapai 16% dari keseluruhan biaya setelah avtur.
Harga tiket penerbangan yang cukup tinggi dikeluhkan oleh masyarakat akhir-akhir ini, lantaran penyebabnya karena aktivitas penerbangan global yang telah 90% pulih dibandingkan dengan situasi sebelum pandemi.
Berdasarkan data IATA, pada 2024 akan ada 4,7 miliar penumpang global atau 200 juta penumpang lebih banyak daripada 2019. Dibandingkan dengan negara-negara Asean dan negara berpenduduk tinggi, harga tiket penerbangan Indonesia jadi yang termahal kedua setelah Brasil.
Terkait dengan TBA maskapai penerbangan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengonfirmasi perwakilan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara dengan Kemenko Marves melakukan rapat untuk pembahasan tersebut.
Namun, Juru Bicara Kemehub Adita Irawati medio Juni lalu memastikan, meskipun sudah ada pembahasan terkait dengan TBA, keputusan mengenai penyesuaian tarif tersebut masih dalam proses.
"Untuk rencana penyesuaian TBA-nya masih belum dipastikan," tegasnya.
(prc/wdh)
