Meski demikian, Bank Dunia mengakui dengan kondisi fiskal Indonesia saat ini, pelebaran program bansos perlu dilakukan secara bertahap, sesuai dengan prioritas, dan program-program yang berdampak.
“Di tengah meningkatnya tekanan fiskal, pengalihan belanja dari program-program yang kurang efektif untuk meningkatkan belanja ke program perlindungan sosial penting untuk pembentukan sumber daya manusia dan pertumbuhan,” tulis Bank Dunia.
Dengan demikian, Bank Dunia menegaskan pemerintah perlu memperkuat urgensi reformasi pendapatan untuk dapat membiayai pengeluaran prioritas.
“Namun, seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap subsidi energi, ruang fiskal juga semakin menyusut,” tulis Bank Dunia.
Efisiensi belanja tersebut dapat dilakukan pemerintah dengan memaksimalkan program perlinsos yang sudah ada, seperti Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
World Bank memberi catatan, JKN dapat dimanfaatkan dengan merancang sistem pembayaran yang mendorong pemanfaatan pelayanan kesehatan primer meningkatkan kualitas layanan, dan mengurangi perawatan di rumah sakit yang tidak perlu.
“Transfer fiskal daerah berbasis kinerja dan penggunaan data yang lebih baik akan menjadi kunci untuk meningkatkan akuntabilitas dan mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan belanja dengan lebih baik,” tulis Bank Dunia.
Selain itu, catatan lainnya adalah pemerintah perlu meningkatkan investasi pada peralatan, perlengkapan, dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kualitas layanan di semua tingkat fasilitas kesehatan.
Investasi dalam SDM tersebut dapat dilakukan pemerintah dengan meningkatkan pelatihan yang tepat untuk meningkatkan kompetensi penyedia layanan kesehatan dan membantu tenaga medis baru untuk praktik di daerah.
(azr/lav)
