"Jadi berita bahwa pabrik-pabrik di Jawa Barat itu relokasi ke Jawa Tengah itu bisa ditanyakan oleh teman-teman di Jawa Tengah betul atau tidak, tetapi kami bicara apa adanya, bahwa apa yang diberitakan banyak relokasi ke dari [daerah dengan] UMK [upah minimum kabupaten/kota] yang tinggi ke UMK yang lebih rendah seperti Solo dan Sukoharjo," sambungnya.
Dalam paparannya, Jemmy menyebut dampak dari pada penurunan utilitas industri pertekstilan di antranya adalah badai PHK, penutupan pabrik, hingg banyak tenaga lulusan ahli tekstil dan sekolah tekstil yang tidak terpakai, hingga makin sulitnya pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) UMKM dan industri kecil menengah (IKM) sektor TPT yang berkelanjutan.
Pada rapat dengar pendapat tersebut, perwakilan API Jawa Tengah yakni Direktur Human Capital Sritex Group Bagus Wiratama tidak menampik bilamana pabrik tekstil khususnya di Jawa Tengah telah mengalami kolaps.
Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36/2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor menurutnya adalah titik terbaik yang dicapai oleh pengusaha industri TPT karena melindungi mereka dari maraknya impor khususnya pakaian bekas (thrifting).
Namun, semuanya jadi buyar setelah beleid tersebut direvisi menjadi Permendag No.8/2024 yang dituding menjadi biang banjir impor kembali menjadi-jadi. Untuk itu, kata Bagus, pengusaha meminta diberlakukannya regulasi hukum yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut.
"Kami mengarahkan kepada [dibuatnya] undang-undang tekstil. Wakil pemerintah itu harus hadir di sini, memproteksi industri dalam negeri, demi anak-anak bangsa. Kalau kita semua digempur impor, mau jadi apa kita di sini?" tegasnya.
Dalam sebuah kesempatan bulan lalu, Jemmy mengonfirmasi sepanjang Januari—Mei 2024, korban PHK di industri TPT sudah mencapai hampir 11.000 pekerja, yang diklaimnya meningkat cukup drastis dari periode yang sama tahun lalu.
"Hingga Mei 2024, total PHK yang terjadi di industri TPT kurang lebih terdapat 10.800 tenaga kerja yang terkena PHK. Hingga kuartal I-2024 terjadi kenaikan jumlah PHK sebesar 3.600 tenaga kerja atau naik sebesar 66,67% [secara year on year/yoy]," terangnya kepada Bloomberg Technoz, Jumat (7/6/2024).
Saat ini, menurut Jemmy, utilisasi pabrik pertekstilan di Indonesia sudah tidak sampai 50% dan banyak pabrik yang menutup usahanya, berbanding lurus dengan tren PHK yang masih berlanjut di sektor tersebut.
"Kalau berdasarkan catatan data impor, impor terbesar industri TPT Indonesia adalah impor produk kain sebesar 39,64% diikuti produk serat sebesar 32.40% pada 2023. Hal ini menunjukkan masih ada ketergantungan terhadap bahan baku impor, sedangkan industri dalam negeri TPT Indonesia sudah mampu memproduksi bahan baku tersebut," tuturnya kala itu.
(prc/wdh)
