Bloomberg Technoz, Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan Komisi VI DPR RI menolak usulan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Anggaran 2025 kepada BUMN Perum Perumnas dan PT Danareksa (Persero).
Anggota Komisi VI DPR Harris Turino menilai bahwa BUMN Danareksa tak memerlukan suntikan modal neraga lantaran dapat memperoleh sumber pendanaan melalui sumber lain. Terhadap Perumnas disebutnya tak memiliki perencanaan penggunaan PMN dan bisnis yang jelas.
"Kami menolak usulan PMN terhadap dua BUMN. Pertama, PT Danareksa dapat bisa mendapat pendanaan dalam bentuk lain, Perumnas bisnis dan model konsepnya belum jelas," ujar Harris di Gedung DPR, Rabu (11/7/2024).
Selain itu, Haris juga memberikan catatan terhadap perusahaan pelat merah yang belakangan pernah tersandung skandal korupsi, seperti PT Asabri hingga Bio Farma untuk menggunakan PMN semaksimal mungkin.
"Kami juga mengusulkan untuk mmbentuk panitia pengawasan PMN," ujar dia.
Sebelumnya, Kementerian BUMN resmi mengusulkan dana PMN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp44,24 triliun, yang menyasar kepada sebanyak 16 BUMN, yang juga telah disetujui oleh parlemen.
Dari total tersebut, BUMN Konstruksi PT Hutama Karya Persero) mendapat guyuran paling banyak atau mencapai Rp13,8 triliun. PMN itu ditujukan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.
Menteri BUMN Erick Thoir mengatakan, dana tersebut mayoritas digunakan untuk menjalankan penugasan proyek dari pemerintah sebesar 69%, restrukturisasi keuangan 4%, dan 27% untuk pengembangan usaha.
"Kita harapkan juga PMN bisa tepat sasaran dan memberikan manfaat lebih banyak untuk pertu ekonomi atau hal-hal kebijakan untuk menjaga pertumbuhan yang bisa terjadi secara menyeluruh," ujar Erick.
Berikut perincian guyuran PMN ke perusahaan BUMN untuk 2025:
- PT Hutama Karya (Persero) : Rp13,8 triliun digunakan untuk melanjutkan proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.
- PT Asabri (Persero) : Rp3,6 triliun digunakan untuk perbaikan permodalan
- PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) : Rp3 triliun digunakan untuk program listrik desa
- PT Indonesia Financial Group (IFG) : Rp3 triliun untuk penguatan permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
- PT Pelayaran Indonesia (Pelni) : Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru
- PT Bio Farma (Persero) : Rp2,2 triliun untuk fasilitas capex baru
- PT Adhi Karya Tbk (ADHI) : Rp2,06 triliun untuk pembangunan Ruas Tol Jogja (Bawen-Solo)
- PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) : Rp2 triliun untuk perbaikan struktur permodalan
- PT Len Industri (Persero) : Rp2 triliun untuk penyehatan keuangan
- PT Danareksa (Persero) : Rp2 triliun untuk pengembangan usaha
- PT Kereta Api Indonesia (KAI) (Persero) : Rp1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru penugasan pemerintah
- PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID FOOD : Rp1,6 triliun untuk modal kerja dan investasi program
- PT Pembangunan Perumahan Tbk (PTPP) : Rp1,56 triliun untuk penyelesaian Tol Jogja-Bawen dan KIT Subang
- Perum DAMRI : Rp1 triliun (500 miliar) untuk penyediaan 100 bus listrik
- Perum Perumnas : Rp1 triliun untuk restrukturisasi dan penyelesaian pendanaan
- PT Industri Kereta Api (INKA) : Rp976 miliar untuk pembuatan kereta KRL
(ibn/dhf)
