"Jadi kita mungkin akan duduk bareng dengan Kementerian Perindustrian juga Kementerian Perdagangan. Kita lihat aturan mana yang harus kita revisi gitu, kita usulkan untuk direvisi," tegasnya.
Terpisah, Ketua Umum Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (Apsyfi) Redma Gita Wiraswasta juga mengapresiasi langkah Kemendag untuk membentuk satgas bersama Kadin untuk membrantas produk impor ilegal di pasar domesti dalam negeri.
Namun, dia tetap meminta kepada pemerintah untuk lebih fokus menyelesaikan permasalahan utama yang menjadi penyebab pemutusan hubungan kerja (PHK) sektor industri tekstil dan produk tekstil (TPT).
Redma menekankan agar pemerintah untuk membereskan kinerja buruk Ditjen Bea Cukai yang menurutnya telah membiarkan adanya modus impor borongan, pelarian kode harmonized system (HS), hingga under invoice yang terjadi di depan mata dengan bebas, sehingga barang impor murah diklaim membanjiri pasar domestik.
Dia juga memita Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati untuk tidak mencari-cari alasan dan mengalihkan isu, untuk menutupi kinerja buruh anak buahnya tersebut, dan meminta untuk segera dilakukan bersih-bersih Ditjen Bea Cukai utamanya dari oknum penjabat dan petugas bersekongkol dengan mafia impor, untuk menyelamatkan industri tekstil nasional.
Dua Tugas
Diberitakan sebelumnya, Mendag Zulkifli Hasan mengatakan telah sepakat untuk membentuk satgas bersama Kadin guna menindaklanjuti impor ilegal.
Zulhas -sapaan zulkifli- mengatakan satgas ini setidaknya memiliki 2 tugas. Pertama, melakukan pengecekan di lapangan tentang impor ilegal. Kedua, melakukan identifikasi apakah terdapat penyalahgunaan HS number.
Menurut Zulhas, awal mula pembentukan satgas terjadi karena adanya perbedaan data impor antara data milik Indonesia yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS) dan dari negara asal.
Meski tidak menjabarkan secara lengkap perihal perbedaan data tersebut, tetapi dia memastikan bahwa terdapat 7 komoditas yang memiliki perbedaan data paling besar.
Sebanyak 7 komoditas tersebut di antaranya adalah TPT, pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, tekstil sudah jadi lainnya dan alas kaki.
(prc/wdh)
