Kementerian BUMN juga diminta berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) untuk menetapkan organisasi yang lebih adaptif terhadap perubahan bentuk BUMN.

Meskipun terdapat masalah, Slamet mengatakan, permasalahan tersebut tidak berdampak signifikan terhadap penyajian laporan keuangan. Selain itu, Laporan keuangan Kementerian BUMN telah disajikan secara wajar dengan berpedoman pada kesesuaian Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

"Oleh karena itu, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Kementerian BUMN 2023 dalam semua hal yang material sesuai dengan SAP," ujarnya.

BPK berharap Menteri BUMN terus mendorong jajarannya untuk menyelesaikan segala permasalahan yang menjadi temuan BPK, dan segera menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diserahkan.

(lav)