Logo Bloomberg Technoz

Ekonom Desak Pemerintah Pangkas Anggaran Makan Gratis & IKN 2025

Azura Yumna Ramadani Purnama
11 July 2024 07:58

Wajib pajak melakukan pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Jakarta Cilandak, Kamis (7/4/2023). (Bloomberg Technoz/ Andrean Kristianto)
Wajib pajak melakukan pelaporan SPT Tahunan di KPP Pratama Jakarta Cilandak, Kamis (7/4/2023). (Bloomberg Technoz/ Andrean Kristianto)

Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom mendesak pemerintah untuk menurunkan porsi anggaran untuk program makan gratis dan proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) dalam postur anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) 2025. 

Ekonom Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan hal itu bertujuan untuk menjaga kredibilitas fiskal Indonesia di hadapan para pelaku pasar, juga di tengah gejolak ekonomi global saat ini. 

"Anggaran makan gratis Rp71 triliun mungkin bisa lebih turun lagi. Kemudian proyek IKN pun juga harus dilakukan rasionalisasi anggaran," ujar Bhima kepada Bloomberg Technoz, dikutip Kamis (11/7/2024). 

Dia juga mengimbau pemerintahan baru yang dipimpin Presiden Terpilih Prabowo Subianto untuk berhati-hati dalam mengelola APBN karena kondisi fiskal sedang tidak dalam posisi yang mewah, sehingga perlu ada rasionalisasi atas program-program yang dijalankan.

Pada tahun ini, Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah sepakat menetapkan pelebaran defisit anggaran 2024 menjadi 2,7% terhadap produk domestik bruto (PDB), dari target awal yang hanya 2,29% terhadap PDB.