Bloomberg Technoz, Jakarta - Ekonom Institute For Development of Economics and Finance (INDEF) mengkhawatirkan beban bunga utang pemerintah yang melonjak dan harus terbayar akan memangkas jatah alokasi subsidi dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Ekonom Senior INDEF Faisal Basri menyebut apabila bunga utang tersebut sudah tidak dapat dibiayai oleh APBN, maka biasanya pemerintah akan memotong anggaran subsidi demi menyelamatkan kredibilitas Indonesia dalam mengelola utang.
Langkah tersebut dapat diambil pemerintah jika efisiensi pada pos-pos pengeluaran tak cukup untuk membiayai besarnya bunga utang tersebut.
“Jadi prioritasnya adalah bayar bunga dulu, kesejahteraan masyarakat [seperti] subsidi biasanya yang dikorbankan, subsidi buat rakyat. Ya itu yang namanya membebani karena 20% dari kantong saya [pemerintah] harus bayar bunga dulu, padahal kebutuhan yang lain kan meningkat,” ucap Faisal kepada awak media di Kompleks DPR RI, Rabu (10/7/2024).
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa bunga utang semakin mengalami kenaikan akibat pemerintah harus menerbitkan utang dengan imbal hasil yang tinggi karena daya tawar yang dimiliki kian menurun.
Dengan demikian, para pelaku pasar memasang besaran lelang yang cukup tinggi karena menilai Indonesia sangat membutuhkan utang dan mereka bisa mendapat imbal hasil yang tinggi juga.
“Kenapa bunga naik? Karena kita utangnya lebih banyak karena laku, terpaksa kan. Pasar tahu terpaksa, dia gengsi dong sehingga pemerintah mengeluarkan surat utang oversubscribed, ya karena bunganya tinggi, termasuk yang tertinggi di dunia,” ucap Faisal.
Sebagai informasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan program pengelolaan pembayaran bunga utang akan menjadi salah satu arah kebijakan yang akan dilakukan pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto dan Wakilnya Gibran Rakabuming Raka.
“Pada 2025 selain subsidi, yang besar itu adalah pembayaran bunga utang. Ini konsekuensi dari kami melakukan banyak penerbitan surat utang untuk memitigasi pandemi pada waktu itu,” ujar Direktur Jenderal Anggaran (DJA) Kemenkeu Isa Rachmatawarta dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Selasa (25/6/2024).
Isa menyebut, pihaknya akan memastikan alokasi anggaran untuk membuat pembayaran bunga utang dapat dilakukan secara tepat waktu dan dengan besaran yang sesuai. Sebab, hal tersebut penting untuk menjaga reputasi dan kredibilitas pengelolaan utang Indonesia.
Dengan begitu, Kemenkeu akan melakukan berbagai upaya untuk melakukan efisiensi bunga utang melalui pemilihan waktu dan komposisi utang yang optimal. Selain itu, akan dilakukan pendalaman pasar Surat Berharga Negara (SBN) di dalam negeri untuk menciptakan pasar yang lebih aktif dan likuid.
“Pendalaman pasar SBN di dalam negeri sehingga kita tidak mudah terkena shock apabila ada perubahan di lingkungan eksternal,” ujarnya.
(azr/lav)
